REPUBLIKA.CO.ID, BANTUL -- Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta akan memberlakukan status siaga darurat kekeringan. Hal ini sebagai antisipasi pemerintah daerah agar dampak krisis air akibat musim kemarau 2019 tidak semakin meluas.
"Kemarau tahun ini dimungkinkan akan berlangsung cukup panjang, sehingga dengan kondisi seperti ini antisipasi kita akan membuat surat permohonan ke bupati untuk menerbitkan status siaga darurat kekeringan," kata Kepala BPBD Bantul Dwi Daryanto di Bantul, Sabtu (29/6).
Ia mengatakan musim kemarau yang semula diperkirakan berlangsung hingga Agustus-September nanti, kemungkinan akan mundur. Meski begitu, pihaknya berharap tidak sampai melebihi akhir 2019 karena dampaknya makin besar.
Ia mengatakan surat siaga darurat kekeringan sudah dalam proses pengajuan ke bupati dengan harapan segera ditindaklanjuti. Alasannya karena status siaga darirat itu salah satunya untuk antisipasi manakala terjadi kekeringan yang ekstrem.
"Dengan status itu harapan kita baik dari pemerintah provinsi maupun pusat bisa membantu penyelesaian kekeringan, dan warga masyarakat yang sudah mengalami kekeringan saya minta untuk inventarisasi kemungkinan ada mata air yang bisa dimaksimalkan," katanya.
Namun demikian, kata dia, kalaupun sumber air yang ada jauh dari masyarakat, maka dibantu dengan dana pusat berupa program pipanisasi untuk mengalirkan sumber mata air yang memang dibutuhkan oleh masyarakat untuk keperluan sehari-hari.
"Ini yang menjadi salah satu program kegiatan kita untuk antisipasi kekeringan supaya nanti masyarakat tetap terlayani dalam kebututuhan air bersihnya," kata dia.
Dwi mengatakan potensi kekeringan tersebut memang sudah bisa diprediksi terjadi di daerah dataran tinggi manakala pada musim kemarau ini terjadi cuaca ekstrem, sehingga dari indikator itu sudah bisa menerbitkan surat siaga darurat kekeringan.
Ia mengatakan status iaga itu menjadi antisipasi manakala masyarakat betul-betul itu mengalami kekeringan yang panjang.
"Karena kita sudah bisa ajukan permohonan bantuan anggaran, baik dana tidak terduga maupun bantuan dari provinsi dan pusat dalam hal ini BNPB. Dan kalau sudah siaga selanjutnya tangap darurat untuk kemudian ke sisi pemulihan, dan siklus seperti itu tahap siaga dan tanggap darurat itu bisa untuk antisipasi segala kemungkinan yang terjadi sehingga bisa kita upayakan untuk atasi permasalahan itu," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
