REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG - - Ketua TKD Jokowi-Maruf Amin Jabar Dedi Mulyadi meminta, pilihan Prabowo Subianto menjadi oposisi pemerintah harus dihormati. Menurut dia, dari sisi aspek normatif politik rekonsiliasi politik tidak diperlukan usai Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan Prabowo-Sandiaga.

"Kan koridornya sudah jelas ada partai pemerintah, partai oposisi. Kemudian pidato semalam Pak Prabowo sudah menyatakan bahwa akan menjadi partai oposisi, kita hormati," ujar Dedi dalam siaran persnya, Jumat (28/6).

Dedi mengatakan, kalau pilihan oposisi berarti pihak Prabowo mengambil peran berada di luar pemerintahan. Maka, sampai hari ini yang konsisten berada di luar pemerintahan adalah Gerindra dan PKS. "Nanti Demokrat saya nggak tahu sikapnya seperti apa," katanya.

Dedi mengatakan, rekonsiliasi dimaksudkan untuk menurunkan tensi pendukung di level bawah kembali pada kedewaaaan para pendukung. "Kan tergantung pemahaman, kalau pendukungnya memahami proses demokrasi, maka selesai," katanya.

Dedi menilai, bagi mereka yang memahami Pilpres adalah pintu untuk memasukan agenda-agenda di luar agenda konstitusi kenegaraan urusan ini tidak akan selesai meski keputusan MK mengikat dan final.

"Ya nggak akan selesai, karena pikiran ideologi. Kita hargai mereka. Caranya melalui demokrasi, tinggal bertemu di pemilu 2024. Karena dalam negara demokrasi ketidakpuasan disalurkan melalui kompetisi politik," paparnya.

Terkait masih adanya pihak-pihak yang mengambil peran oposisi ideologis karena ketidaksukaan pada figur Jokowi, Dedi menilai Presiden tak perlu ambil pusing. Karena, mereka yang berada dalam kategori ini bukan melulu pendukung Prabowo tapi karena memang tidak suka dengan figur Jokowi.

“Menghadapi mereka tidak bisa dengan memperlihatkan keberhasilan hasil pembangunan pada mereka. Pak Jokowi bahagiakan saja mayoritas warga Indonesia, jika mayoritas bahagia yang tidak suka tidak lagi penting,” katanya. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika