Jumat 28 Jun 2019 21:00 WIB

Pengamat: Gerindra Sebaiknya Tetap Puasa Lima Tahun Lagi

Keberadaan Gerinda di luar kekuasaan akan menyehatkan iklim politik Indonesia.

Rep: Riza Wahyu Pratama/ Red: Teguh Firmansyah
Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno bersama para partai koalisi seusai memberikan keterangan terkait putusan MK tentang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2019 di Kertanegara, Jakarta Selatan, Kamis (27/6).
Foto: Republika/Prayogi
Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno bersama para partai koalisi seusai memberikan keterangan terkait putusan MK tentang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2019 di Kertanegara, Jakarta Selatan, Kamis (27/6).

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago berpandangan, Partai Gerindra sebaiknya berpuasa terlebih dahulu hingga lima tahun mendatang. Gerindra tidak perlu tergoda untuk masuk ke pemerintahan, Jumat (28/6).

"Kalau nanti pemerintahan Jokowi tidak terlalu memuaskan. Banyak janji politik yang tidak terbayarkan. Maka masyarakat kecewa. Otomatis PDIP sebagai partai pengusung utama juga mendapat dampak," kata Pangi kepada Republika.co.id.

Baca Juga

Ia meyakini, sulit bagi PDIP untuk menjadi pemenang pemilu tiga kali berturut-turut. Jika Joko Widodo turun dari masa jabatannya yang kedua, maka saat itulah momentum emas bagi Gerindra untuk berusaha masuk ke pemerintahan.

Selain itu, Pangi menjelaskan, keberadaan Gerindra di luar kekuasaan akan menyehatkan iklim politik di Indonesia. Pasalnya negara demokratis yang baik membutuhkan partai oposisi yang kuat.

"Kita ingin demokrasi kita sehat ke depannya. Oleh karena itu, wajib ada kekuatan oposisi yang mampu mengimbangi. Mereka (partai oposisi) akan mampu mengkoreksi pemerintah dan partai berkuasa," ujar Pangi.

Ia menambahkan, selain Gerindra, tidak ada partai lain yang cukup kuat menjadi oposisi. Partai Demokrat dan PAN sudah terlihat membangun komunikasi dengan koalisi pemerintah. "PKS sendiri, menurut hemat saya nggak akan ada artinya kalau PKS sendirian jadi partai oposisi," ucapnya.

photo
Sekretaris jenderal partai politik koalisi pengusung Prabowo-Sandiaga yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Adil Makmur menyampaikan keterangan pers terakhir di depan awak media di Media Center Prabowo-Sandiaga, Kebayoran Baru, Jakarta, Jumat (28/6).

Di sisi lain, Pangi juga menyinggung sikap politik PAN yang mudah berubah. Setelah pilpres 2019 usai, PAN berpotensi bergabung ke koalisi pemerintah. Apalagi jika kemudian mendapatkan tawaran menteri.

"Sebelumnya juga PAN nggak jelas. Tergantung chemistry politik. Ia pernah menjadi partai oposisi sebentar dan pernah menjadi partai berkuasa setelah mendapat jatah jabatan menteri dari presiden Jokowi," tutur Pangi.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement