Konsekuensi dari tidak wajibnya belajar di SMA adalah, sistem zonasi tidak diberlakukan untuk tingkat SMA. Lulusan SMP bisa melanjutkan ke SMA di wilayah kota manapun. Yang menentukan adalah nilai keseluruhan yang dia dapatkan selama SMP. Tiap SMA akan punya passing grade untuk tiap pilihan jurusan yang akan dituju oleh para lulusan SMP. 
Sistem seperti ini mungkin tidak berlaku di banyak negara, di mana biasanya pendidikan wajib adalah selama 12 tahun.

Oh ya, meski SMA tidak wajib, tapi tetap gratis seperti SD dan SMP, selama sekolahnya adalah SMA Negeri.
Sekolah di Norwegia 95% adalah sekolah negeri. Kalaupun ada sekolah swasta, biasanya adalah sekolah internasional, sekolah khusus atlet, atau sekolah keagamaan (Kristen).

Sampai di sini semoga saya bisa cukup menjelaskan tentang konsep pendidikan dan sistem zonasi di Norwegia secara umum.

Yang saya rasakan dan alami sebagai orangtua murid SD (dan insyaAllah Agustus nanti jadi murid SMP) adalah kualitas sekolah di negeri ini bisa dikatakan sudah merata. Semua sama bagusnya. Tidak ada sekolah favorit. Para orang tua bisa dibilang tidak punya pilihan kalau berbicara tentang sekolah negeri. Karena yang memilihkan dan mendaftarkan murid secara otomatis adalah pemerintah daerah. Data seluruh penduduk termasuk para calon murid sudah terkomputerisasi dengan baik. Sistem kependudukan di Norwegia bisa dibilang sudah ajeg alias "well established".

Pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk masalah pendidikan warganya sudah menyadari dengan baik bahwa sekolah adalah hak konstitusional setiap orang. Maka adalah tugas pemerintah untuk menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang mumpuni di tiap wilayah, perkotaan maupun pedesaan. 


Sebagai contoh, untuk kota sekecil Haugesund dengan jumlah total penduduk 35.000-an, ada 10 SD, 5 SMP, dan 6 SMA (negeri). Dengan jumlah murid yang sekitar 20-25 per kelas, jumlah itu sangat memadai. Tidak ada anak yang tidak tertampung di sekolah terdekat (atau SMA yang diinginkan oleh si murid meski jaraknya agak jauh dari rumah).

Untuk negara sekecil Norwegia dengan jumlah penduduk yang hanya 5 jutaan, memang relatif lebih mudah untuk menyederhanakan dan melestarikan sistem pendidikan. Jadi meskipun pemerintah silih berganti, sistem pendidikan dan kurikulumnya ya tetap yang berlaku sejak tahun 2006 itu. Buku-buku teks sekolah juga banyak yang dipinjamkan secara turun-temurun. Persis seperti zaman SD saya dulu di era Orde Baru.

Hal lain yang juga saya perhatikan dengan adanya sistem zonasi ini adalah betapa murid dari semua kalangan maupun kemampuan akademis yang bervariasi bisa membaur dan belajar bersama di satu kelas.

Saya dahulu kan pernah cerita bahwa semua sekolah di Norwegia adalah sekolah inklusi. Beberapa teman seangkatan Fatih ada yang tuna rungu, Down's Syndrome, tuna grahita, sampai penyandang spektrum autisme. Untuk anak-anak istimewa ini pemerintah daerah wajib menyediakan masing-masing satu guru pendamping yang akan menemani si murid ke manapun ia pergi di jam sekolah. Pemda juga memfasilitasi pendidikan ekstra di sekolah khusus untuk para ABK ini, sepenuhnya gratis.

Kemampuan belajar murid yang sangat bervariasi memang jadi tantangan tersendiri buat para guru. Untuk itulah di setiap kelas selalu ada 1-2 asisten guru yang mendampingi guru utama. Selain itu, para guru dan asisten itu secara rutin mengikuti workshop atau kursus (sebulan sekali pasti ada hari libur ekstra untuk memberi kesempatan para pendidik ini meningkatkan kemampuan mereka).


Yang lebih penting dari semua kursus itu? Kesejahteraan guru di Norwegia sangat terjamin! Di sini guru adalah salah satu profesi yang cukup menjanjikan. Menjadi guru adalah sebuah profesi yang membanggakan. Orang bisa saja pintar, tapi tidak semua orang bisa jadi guru. Betul juga, ya?

Ikuti Whatsapp Channel Republika