REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Ketua DPD Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan, musyawarah nasional Golkar tidak perlu dipercepat. Menurut dia, perhelatannya dilaksanakan sesuai dengan jadwal, yakni Desember mendatang.
Dedi menilai, usulan segelintir elite agar munas Golkar dipercepat, hanya untuk mengejar jabatan-jabatan tertentu seperti menteri dan ketua MPR. Oleh karena itu, percepatan munas dinilainya tidak urgen.
"Desakan munas itu kan hanya untuk mereka yang mengejar jabatan menteri. Padahal, agendanya tidak mendesak," ujar Dedi yang juga Anggota DPR RI terpilih dari Golkar itu dalam siaran persnya, Rabu (26/6).
Selain itu, desakan munas hanya dilontarkan oleh orang-orang yang tak memiliki kapasitas sekalipun itu kader Golkar. Sebab, munas itu layak disuarakan oleh pengurus DPD I dan DPD II Golkar serta organisasi sayap.
"Yang capable desakan untuk munas Golkar, DPD I dan DPD II serta organisasi sayap. Kenyataannya, mereka tidak mengusulkan munas dipercepat. Munas dipercepat hanya disebutkan oleh orang-orang yang tidak punya kapasitas untuk itu," paparnya.
Dedi pun setuju dengan pernyataan politikus senior Golkar yang juga Wakil Presiden Jusuf Kalla yang menyebutkan bahwa Musyawarah Nasional (Munas) Golkar tidak perlu dipercepat. Alasannya, pemborosan biaya.
"Pernyataan Pak JK itu menutup polemik terkait munas bahwa munas tidak perlu dipercepat," kata Dedi.
Sebelumnya, Jusuf Kalla menilai, tak perlu ada percepatan Munas Golkar untuk memilih ketua umum partai berlambang beringin itu. Kalla mengatakan, munas memerlukan ongkos yang besar. Karena itu, kalau Munaslub digelar sekarang akan percuma sebab masa jabatan hanya berlaku selama enam bulan, yakni hingga Desember 2019.
Dedi mengatakan, munas tetap dilaksanakan seusai jadwal. Ia mengibaratkan munas itu proses kelahiran. Jika seorang bayi dilahirkan secara caesar dan prematur tentu akan lebih mahal biayanya serta berisiko dibanding dengan persalinan normal.
"Begitu juga munas. Kalau dipercepat akan memakan biaya lebih besar serta hasilnya juga berisiko dan itu tidak baik bagi Golkar," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika