REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan belum ada perwira tinggi kepolisian yang mendaftarkan diri untuk menjadi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurutnya perwira tinggi yang akan mendaftar harus melalui beberapa tahapan di internal Polri.
"Belumlah, belum. Itu kan tetap harus melalui internal dulu. Baru nanti keluar rekomendasi dari pimpinan, baru secara personal mendaftar ke pansel," ujarnya di Gedung Mabes Polri, Jakarta, Senin (24/6).
Dedi Prasetyo menuturkan untuk penugasan khusus terdapat tahapan pemeriksaan administrasi secara internal tentang kompetensi, persyaratan dan rekam jejak yang masih dilakukan hingga akhir Juni. Untuk itu, perwira tinggi yang akan mendaftar, kata dia, masih dapat berubah, bisa bertambah lebih dari sembilan atau berkurang dari jumlah itu.
"Nanti awal bulan depan kalau ada konsep finalnya, siapa saja yang akan mendaftar di pansel KPK, nanti akan diinformasikan," katanya.
Dalam salinan surat Kapolri nomor: B/722/VI/KEP/2019/SSDM tertanggal 19 Juni 2019 yang ditandatangani Asisten Bidang SDM Kapolri Irjen Eko Indra Heri, memuat sembilan nama perwira tinggi Polri yang akan mengikuti seleksi Capim KPK.
Sembilan nama tersebut adalah Wakabreskrim Polri Irjen Antam Novambar, Pati Polri penugasan di BSSN Irjen Dharma Pongkerum, Widyaiswara Utama Sespim Lemdiklat Polri Irjen Coki Manurung, Analis Kebijakan Utama Bidang Polair Baharkam Polri Irjen Abdul Gofur, Pati Polri penugasan Kemenaker RI Brigjen Muhammad Iswandi Hari.
Kemudian Widyaiswara Madya Sespim Lemdiklat Polri Brigjen Bambang Sri Herwanto, Karo Sunluhkum Divisi Hukum Polri Brigjen Agung Makbul, Analis Kebijakan Utama Bidang Bindiklat Lemdiklat Polri Brigjen Juansih dan Wakapolda Kalbar Brigjen Sri Handayani.
Sebelumnya Wakil Ketua Pansel Capim KPK 2019-2023 Indriyanto Seno Adji mengatakan, sudah ada 22 orang yang mendaftarkan sebagai Capim KPK 2019-2023 hingga Jumat (21/6) sore. Pendaftaran Capim KPK diselenggarakan mulai 17 Juni sampai dengan 4 Juli 2019.
"Pelamarnya variatif, ada dari unsur advokat, Polri, PNS, pensiunan jaksa, dosen, dan lain-lain," kata Indriyanto.
Ikuti Whatsapp Channel Republika