REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti bertekad untuk terus menjalankan berbagai program yang dapat membantu meningkatkan kesejahteraan nelayan. Sekaligus, dalam terus melanjutkan reformasi tata kelola sektor kelautan perikanan nasional.
"Program yang kita siapkan akan didorong untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, pengolah dan pemasar hasil perikanan, dan stakeholder kelautan dan perikanan lainnya," kata Menteri Susi dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu (22/6).
Menteri Susi juga menyebut pihaknya terus berupaya memperbaiki dan meningkatkan kinerja melalui program-program yang telah disiapkan. Salah satunya, ujar dia, adalah melalui reformasi tata kelola perikanan tangkap yang beberapa tahun ini terus digiatkan.
"Tata kelola perikanan tangkap memang yang paling sulit mengingat kita melakukan reformasi yang begitu besar," katanya.
Ia berpendapat, bahwa tidak ada negara lain yang melakukan reformasi begitu besar di sebuah bidang tata kelola industri perikanan, utamanya perikanan tangkap, seperti yang dilakukan Indonesia. Menurut Menteri Susi, KKP telah menyiapkan rencana kerja anggaran 2020 untuk pembangunan kelautan dan perikanan dengan sasaran utama pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) perikanan sebesar 7,9 persen, yang akan didukung dengan peningkatan produksi perikanan sebesar 26,43 juta ton, produksi garam 3 juta ton, Nilai Tukar Nelayan (NTN) 115, tingkat konsumsi ikan 56,39 kilogram per kapita, nilai ekspor hasil perikanan sebesar 5,98 miliar dolar AS, dan jumlah kawasan konservasi perairan ditingkatkan menjadi 22,27 juta hektare.
Untuk merealisasikan sasaran ini, KKP memperoleh pagu indikatif pada tahun anggaran 2020 sebesar Rp6,472 triliun. Sebagaimana diwartakan, Anggota Komisi IV DPR RI Hermanto menginginkan anggaran yang dikelola oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) ke depannya dapat lebih banyak digunakan untuk memenuhi kebutuhan nelayan dan meningkatkan kesejahteraan mereka.
"Kami ingin anggaran lebih memenuhi kebutuhan nelayan," kata Hermanto dalam acara Rapat Kerja Komisi IV DPR dengan Menteri Kementerian Kelautan dan Perikanan di Jakarta, Selasa, pekan ini.
Menurut Hermanto, KKP perlu lebih memberikan gambaran yang komprehensif agar bagaimana anggaran yang mereka kelola dapat dikelola secara efektif dan berkelanjutan. Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu berpendapat bahwa selama ini pengelolaan di sektor kelautan dan perikanan masih bersifat parsial serta lebih berpihak kepada elite.
Untuk itu, ujar dia, dalam perencanaan ke depannya perlu dibuat piramida anggaran yang jelas sehingga manfaat dari pengelolaan anggaran tersebut lebih terasa kepada pihak nelayan dan masyarakat pesisir yang termarjinalkan. Sebelumnya, Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) menginginkan program pemerintah di sektor kelautan dan perikanan selanjutnya dapat benar-benar fokus untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan Nusantara di berbagai daerah.
"Arah pembangunan industri perikanan Indonesia harus berpihak kepada kesejahteraan nelayan," kata Ketua DPD HNSI Jawa Barat, Nandang Permana, dalam diskusi di Kantor Pusat HNSI, Jakarta, 21 Mei 2019.
Ikuti Whatsapp Channel Republika