REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dan DPRD DKI Jakarta untuk cermat dan hati-hati dalam menyusun Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD) tahun 2020. Ia menyoroti ihwal penyerapan anggaran dan area rawan korupsi.
"Kami minta dalam rangka penyusunan program tahun anggaran 2020 itu mencermati dan hati-hati dengan area rawan korupsi," kata Tjahjo ketika ditemui usai menghadiri rapat paripurna istimewa DPRD DKI Jakarta dalam rangka HUT ke-492 DKI Jakarta, Sabtu (22/6).
Thajo menyebutkan, area atau titik rawan korupsi itu adalah dana hibah, dana bantuan sosial (bansos), dan perizinan. Selain itu juga pada sektor pajak daerah dan kemungkinan jual beli jabatan.
Tjahjo menambahkan, pemrov dan DPRD juga harus cermat dalam menyusun anggaran agar peyerapan anggaran pada tahun 2020 agar bisa optimal. Hal ini ia sampaikan karena Pemprov DKI Jakarta merupakan salah satu provinsi dengan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) tertinggi di Indonesia pada tahun 2018.
"Silpa-nya di atas Rp2 triliun, kan sayang itu (tidak terserap)," kata Politikus PDI Perjuangan itu.
Selain cermat menyusun perencanaan anggaran, Tjahjo menekankan agar DPRD berperan aktif menjalankan fungsi pengawasannya. Sehingga penyerapan anggaran bisa maksimal dilakukan pemprov.
"Saya yakin (pemprov) akan bisa memaksimalkan tahun nggaran di 2020, khususnya diawali dari enyerpaan anggaran tahun 2019 ini," ucapnya.
Selain Mendagri, rapat paripurna istimewa DPRD DKI Jakarta dalam rangka HUT ke-492 DKI Jakarta juga dihadiri sejumlah duta besar negara tetangga, seperti Singapura dan Malaysia. Turut hadir sejumlah kepala daerah serta ketua DPRD dari sejumlah kota dan provinsi di Indonesia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
