REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy berharap peraturan soal sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dilanjutkan menjadi Peraturan Presiden (Perpres). Ia berharap, apabila berganti kepemimpinan, kebijakan tersebut tetap dapat berlaku dan berkelanjutan.
"Sekarang sedang dalam proses untuk dalam bentuk perpres. Perpres itu akan memetakan seluruh populasi siswa sehingga akan mudah nanti menyelesaikannya masalah pendidikan," kata dia, Jumat (21/6).
Tahun ini, Kemendikbud menerapkan PPDB dengan sistem zonasi secara masif. Sistem zonasi adalah memetakan wilayah-wilayah untuk kemudian menjadi acuan penerimaan peserta didik. Diharapkan siswa dapat bersekolah di tempat yang tidak jauh dari rumahnya.
Sistem zonasi, kata Muhadjir juga dilakukan untuk meratakan pendidikan di Indonesia. Tidak hanya dalam PPDB namun juga menjadi acuan dalam merotasi guru dan melengkapi fasilitas di sekolah-sekolah.
"Guru-guru jangan gelisah nanti dimutasi. Jangan bayangkan mutasi pindah provinsi. Mutasi dalam zona itu saja, jadi rotasinya di zona masing-masing kecuali memang ada yang terpaksa ada harus dipindah dari zona satu ke zona lain. kalau itu betul-betul harus ada pertimbangan itu," kata dia.
Sistem zonasi sudah diterapkan di beberapa negara seperti Jepang dan Australia. Muhadjir mengatakan, negara-negara tersebut tidak langsung sempurna namun juga melalui proses seperti Indonesia.
"Jadi jangan dikira sarana mereka sudah bagus makanya bisa bikin zona. Kalau sudah bagus malah enggak usah pakai zona, justru dengan zona ini kita harapkan terpetakan masalah pendidikan iotu dalam scoop yang lebih kecil yaitu dalam mikroskopik," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika