REPUBLIKA.CO.ID, PURWAKARTA -- Musyawarah kerja kepala sekolah (MKKS) SMA/SMK se-Kabupaten Purwakarta mengungkap ada 7.777 pelajar lulusan SMP yang tak bisa tertampung pada PPDB 2019. Ini karena daya tampung sekolah tak berbanding lurus dengan jumlah siswa yang lulus.
Menurut Ketua MKKS Kabupaten Purwakarta Asep Sundu Mulyana, merujuk pada data kelulusan siswa SMP dari Dinas Pendidikan setempat pada 2019 siswa yang lulus mencapai 17.077 pelajar. Sedangkan, kuota yang bisa ditampung di SMA dan SMK baik negeri maupun swasta hanya 9.300 pelajar.
"Dengan begitu ada 7.777 pelajar yang tak bisa ditampung di SMA dan SMK," ujar Sundu, Kamis (20/6).
Banyaknya siswa yang tak tertampung ini akibat kurangnya ruang kelas yang tersedia. Kekurangan kelas di Purwakarta untuk tingkat SMA dan SMK mencapai 666 unit.
Dengan kondisi ini, salah satu dampaknya banyak pelajar yang tak bisa melanjutkan pendidikannya ke sekolah yang diinginkan. Sebagai solusinya, lanjut Sundu, para pelajar bisa tetap sekolah dengan mengikuti program persamaan Paket C atau ikut program kelas jauh.
"Kami berharap ribuan siswa yang tak tertampung ini bisa tetap sekolah dengan program yang telah digulirkan oleh pemerintah. Mereka tidak boleh bekerja ataupun menganggur," ujarnya.
Terkait dengan PPDB 2019, pihaknya menilai regulasi zonasi ini berdampak positif terhadap sekolah. Karena, ke depannya akan timbul pemerataan kualitas. Dengan begitu tidak ada lagi stigma sekolah favorit ataupun sekolah pinggiran.