REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota DPR Komisi I DPR, Evita Nursanty sepakat dengan arah kebijakan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Ia mendorong kebijakan Kominfo diarahkan dalam bidang penguatan infrastruktur dan pembangunan sumber daya manusia (sdm).
"Kita mendorong kebijakan yang sesuai dengan prioritas lima tahun kedepan. Soal pengembangan infrastruktur dan sumber daya manusia," kata Evita kepada Republika.co.id, Rabu (19/6).
Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu menceritakan, dalam bidang infrastruktur, Komisi I DPR RI mendorong tersedianya jaringan internet hingga ke desa-desa.
"Kita mendorong dibangunnya BTS-BTS (Base Transceiver Station) juga penggunaan satelit Satria. Meskipun satelit Satria sendiri baru bisa digunakan tahun 2022," tutur Evita.
Sedangkan dalam bidang pembangunan sdm, Komisi I DPR sepakat dengan rencana kebijakan penambahan beasiswa. Kominfo berencana memberikan beasiswa terkait bidang komunikasi dan informatika. "Kominfo mengatakan akan memperbanyak beasiswa," ujar Evita.
Di sisi lain, rapat kerja Komisi I DPR RI dengan Kominfo juga menyepakati kebijakan registrasi media sosial (medsos). Kedepannya, registrasi media sosial wajib mencantumkan nomor ponsel.
Evita menjelaskan, kebijakan registrasi medsos dengan nomor ponsel akan memudahkan penelusuran pemilik akun. Terlebih saat ini banyak akun palsu yang menyebarkan hoaks. "Jadi hoaks dapat diminimalisasi," ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
