Rabu 19 Jun 2019 16:54 WIB

Mahfud Sarankan Kubu Oposisi Dapat 'Jatah' di Pemerintahan

Mahfud menyarankan kubu yang terpilih agar mengutamakan keadilan dalam memerintah.

Rep: Rizky Suryarandika/ Red: Andi Nur Aminah
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD
Foto: Antara/Hafidz Mubarak A
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Gerakan Suluh Kebangsaan (GSK) Mahfud MD menekankan pentingnya rekonsiliasi usai Pilpres 2019 demi menyatukan bangsa. Ia menyarankan kubu yang terpilih agar mengutamakan keadilan dalam memerintah.

Mahfud mengimbau supaya kubu oposisi juga mendapat jatah di pemerintahan. Dengan begitu, pemerintahan tak sepenuhnya diokupansi oleh satu kubu saja.

Baca Juga

"Win-win solution itu rekonsiliasi, kekuasaan itu bisa dibagi, jangan diambil sendiri oleh pemenang. Kalau misalnya yang oposisi ya dibiayai (diberi ruang), oposisi oleh negara. Kalau mau bergabung ke pemerintahan ya bergabung saja," katanya pada wartawan dalam Halal bi Halal GSK di Jakarta, Rabu (19/6).

Mantan ketua Mahkamah Konstitusi itu menilai pentingnya keseimbangan antara kubu pendukung pemerintah dan oposisi dalam suatu negara. Kehadiran kedua kubu menciptakan keseimbangan bagi pembangunan. Walau pun nantinya jatah kubu oposisi tak sebanyak kubu pendukung pemerintah.

"Yang penting tetep proporsional dan ini sistem presidensil, penentunya adalah presiden tidak boleh menetukan sendiri. Kalau rekonsiliasi dan saling rangkul itu tetap keputusan akhir ada di presiden karena sistem presidensil bukan sistem parlementer," ujarnya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement