REPUBLIKA.CO.ID, SOLO - Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bung Karno di Semanggi, Kecamatan Pasar Kliwon, Solo, belum bisa langsung menerima pasien peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan setelah nantinya diresmikan. Pemerintah Kota (Pemkot) Solo berencana meresmikan RSUD Bung Karno pada 17 Agustus 2019.
Kepala Seksi Pelayanan Medik RSUD Bung Karno, Lilik Prabowo memastikan RSUD milik Pemkot Solo tersebut belum melakukan proses kerja sama dengan BPJS Kesehatan hingga peresmian. Sebab, ada beberapa persyaratan yang harus dilengkapi sebelum membuat nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) dengan BPJS. Karenanya, dia meminta maaf kepada seluruh warga Solo karena baru bisa menerima pasien umum setelah rumah sakit diresmikan.
"Normalnya, BPJS dapat diproses dalam waktu 21 hari setelah mendaftar. Untuk mendaftar itu kami membutuhkan izin operasional," jelasnya kepada wartawab, Jumat (14/6).
Menurutnya, izin operasional rumah sakit masih menunggu perekrutan sumber daya manusia (SDM) yang terdiri dari dokter, perawat, bidan maupun tenaga kesehatan lain.
Saat ini, Pemkot Solo tengah melakukan rekrutmen tenaga kerja dengan perjanjian kerja (TKPK) untuk ditempatkan di RSUD Bung Karno. Proses pendaftaran tepah ditutup dan tes tertulis akan dilaksanakan pada 15 Juni 2019. Rencananya, seleksi TKPK akan diumumkan pada 11 Juli 2019.
Selanjutnya, SDM yang diterima perlu mengumpulkan surat tanda registrasi (STR) atau surat izin praktek (SIP) untuk melengkapi izin operasional sesuai syarat berdirinya rumah sakit tipe C.
Lilik memperkirakan, RSUD Bung Karno dapat melakukan kontrak dengan BPJS Kesehatan pada akhir Agustus 2019. Dia berharap kerjasama dengan BPJS bisa dipercepat. Sehingga pasien peserta JKN bisa segera dilayani.
"Kalau BPJS bisa kami push, paling cepat satu pekan setelah peresmian sudah bisa," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan RSUD Bung Karno, Bintang Setya Nusantara, menyatakan akan mengarahkan pasien peserta BPJS ke RSUD Ngipang di Kadipiro Kecamatan Banjarsari. Sedangkan pasien umum yang tergolong warga tidak mampu rencananya digratiskan.
"Kalau warga Solo, miskin belum punya BPJS akan kami rawat, kami beri obat, digratiskan semua. Ini kan rumah sakit pemerintah, jadi tidak mencari keuntungan," ungkapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika