REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jendral Partai Nasdem Johnny G Plate mengaku tak masalah jika ada partai di luar koalisi yang akan bergabung di kabinet pemerintahan Presiden Jokowi. Menurut dia, hal tersebut nantinya dapat memperkuat kerja sama politik.
"Kami melihat bahwa kerja sama politik itu dibutuhkan, jadi kami memperluas kerja sama politik," ujar Plate, Kamis (13/6).
Plate mengatakan, dalam mengangkat orang-orang yang akan masuk ke kabinet selanjutnya adalah hak prerogatif dari Jokowi. Karena ia yakin, mantan gubernur DKI Jakarta itu akan memilih jajaran menterinya lewat berbagai pertimbangan.
"Anggota kabinet menjadi hak prerogatif Presiden. Kalau Jokowi merasa perlu dari partai koalisi, non-partai politik, itu domainnya Presiden," ujar Plate.
Selain itu, Plate menjelaskan bahwa Nasdem tak tergesa-gesa dalam membahas jatah menteri di kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo. Menurut dia, hal itu akan dibicarakan usai Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan keputusan dan KPU menetapkan Jokowi-Ma'ruf sebagai pemenang pemilihan presiden (pilpres) 2019.
Ia menjelaskan, saat ini Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf lebih memfokuskan diri untuk menghadapi sidang perdana gugatan pilpres yang akan digelar besok, Jumat (14/6). "Pembicaraan terkait anggota kabinet setelah keputusan MK, masih banyak waktu tidak perlu tergesa-gesa," ujar Plate.
Untuk diketahui, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan sebelumnya tak memungkiri partainya nanti bisa saja bergabung dengan pemerintah periode kedua Jokowi. Apalagi jika ada kesamaan visi, misi, dan program dalam membangun Indonesia.
Namun, ia mengakui, pihaknya belum ditawari posisi menteri oleh Jokowi. Namun, Syarief menegaskan, Partai Demokrat tidak melakukan politik transaksional.
"Kami tidak transaksional. Yang saya tahu pasti bahwa Mas AHY itu komunikasinya adalah bagaimana menyalurkan aspirasi Partai Demokrat di dalam memperjuangkan 14 pokok program-program Partai Demokrat selama masa kampanye," ujar Syarief.
Ikuti Whatsapp Channel Republika