REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pascapencoblosan pemilihan presiden (Pilpres) 2019 Partai Demokrat mulai menjaga jarak dengan kubu pengusung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Padahal dalam pilpres Partai Demokrat berada dalam satu koalisi mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden bernomor urut 02 tersebut.

Pengamat Komunikasi Politik dari Universitas Brawijaya Malang, Anang Sudjoko menilai, Partai Demokrat sering bersikap gamang dalam menentukan koalisi. Ini karena mereka masih merasa sebagai partai besar tapi terbatas pada modal perolehan kursi di dewan.

"Langkah PD hanya untuk mengamankan posisi partai saja," ujar Anang saat dihubungi melalui pesan singkat, Selasa (11/6).

Sebab, menurut Anang, jika pada periode ini partai berlambang Bintang Mercy itu posisinya berada di luar pemerintahan, maka hanya akan membuat mereka semakin tidak populer.

Dalam rekapitulasi hasil pemilihan legislatif (Pileg) 2019 Partai Demokrat mengalami penurunan dibanding Pileg 2014 silam. Dalam Pileg 2019, Partai Demokrat meraih 10.876.507 suara atau 7,77 persen. Sementara pada 2014 memperoleh 12.728.913 suara atau 10,19 persen.

"Saya melihat SBY tidak puas hanya di parlemen. Tetapi jangka panjang harus masuk ke eksekutif, bahkan ke capres cawapres. Jika tidak masuk kabinet atau pemerintahan, sangat sulit mesin PD bisa optimal," tutur Anang.

Kendati demikian, sikap frontal Partai Demokrat terhadap kawan koalisinya tersebut juga dibutuhkan oleh kubu koalisi 01 pengusung pasangan Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin. Setidaknya hingga keputusan sengketa hasil Pillres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK) selesai.

Hanya saja, kata Anang, sikap frontal Partai Demokrat justru akan membuat kubu waspada jika ingin bergabung dalam koalisi pemerintahan. "Jika MK memenangkan 01, bisa jd koalisi 01 akan berpikir hati-hati untuk menerima PD," kata Anang.

Ikuti Whatsapp Channel Republika