REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Zohran Mamdani semakin sulit dibaca hanya melalui satu label politik. Ia dikenal sebagai politikus sosialis yang ingin memperbesar peran pemerintah dalam kehidupan ekonomi warga New York, tetapi pada saat bersamaan menunjukkan kemampuan bekerja sama dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang secara ideologis berada jauh di seberangnya.
Ada pula sisi lain yang menjadi perhatian pengamat. Sikap Mamdani yang konsisten terhadap Israel dinilai tidak hanya berkaitan dengan keyakinan politiknya, tetapi juga bersinggungan dengan kelompok-kelompok pemilih yang mengantarkannya ke kursi wali kota New York.
Tiga tulisan opini yang terbit di media Amerika Serikat dalam waktu berdekatan memperlihatkan tiga wajah Mamdani tersebut. Dewan Editorial New York Post melihat kebijakan ekonominya, kolumnis konservatif The Washington Post Marc A. Thiessen menyoroti pragmatisme hubungannya dengan Trump, sedangkan Seth Pinsky di The Forward mencoba membaca hubungan antara isu Israel dan kekuatan koalisi politik Mamdani.
Ketiganya tidak sampai pada kesimpulan yang sama. Namun ketika ketiga tulisan itu dibaca berdampingan, muncul gambaran yang lebih lengkap mengenai salah satu politikus yang paling banyak diperbincangkan di Amerika Serikat tersebut.
Pemerintah Membesar
Kritik paling tajam datang dari Dewan Editorial New York Post. Dalam editorial berjudul “Mamdani’s brilliant economic Rx: More government jobs” yang terbit Selasa (29/9/2026), media tersebut menjadikan peluncuran Jobs NYC Center sebagai pintu masuk untuk mempertanyakan arah kebijakan ekonomi Mamdani.
Jobs NYC Center dirancang sebagai pusat yang menghubungkan warga New York dengan kesempatan bekerja di sektor pelayanan publik. Mamdani meresmikan program itu dengan mengambil sumpah 17 pegawai pemerintah kota yang telah direkrut melalui tahap awal program tersebut pada Agustus.
Bagi New York Post, persoalannya bukan terletak pada 17 pegawai baru itu. Media tersebut melihatnya sebagai bagian dari pertanyaan yang lebih besar: ketika penciptaan lapangan kerja swasta di New York sedang berjalan lamban, apakah memperbanyak pekerjaan pemerintah merupakan jawaban yang tepat?
Tingkat pengangguran New York pada Agustus tercatat 4,8 persen, sedangkan tingkat pengangguran nasional berada pada 4,1 persen. New York Post juga mencatat bahwa dalam setahun terakhir kota itu hanya menambah 27.600 pekerjaan pada sektor swasta yang memiliki sekitar 4,2 juta pekerja.
Pada saat bersamaan, pemerintah Kota New York mempekerjakan sekitar 308 ribu pegawai penuh waktu. Jumlah tersebut belum mencakup tenaga kerja di lembaga seperti Metropolitan Transportation Authority (MTA), NYC Health + Hospitals, dan City University of New York (CUNY).
Jika para pekerja di lembaga-lembaga tersebut ikut dihitung, menurut New York Post, jumlah tenaga kerja yang bekerja untuk berbagai lembaga pemerintah di New York mendekati 570 ribu orang. Masih ada pula pekerja di berbagai lembaga pelayanan sosial yang memperoleh pembiayaan dari pemerintah kota.
Di sinilah kritik utama editorial tersebut diarahkan kepada Mamdani. New York Post menilai memperbesar jumlah pekerjaan pemerintah berarti memperbesar pula beban yang pada akhirnya harus ditanggung melalui penerimaan pajak.
Media tersebut kemudian membawa persoalan itu ke wilayah politik. Menurut editorial New York Post, bertambahnya jumlah pegawai pemerintah juga berpotensi memperkuat dukungan terhadap agenda Mamdani yang menginginkan peran pemerintah lebih besar, termasuk melalui serikat pekerja sektor publik.
Penting dicatat bahwa bagian terakhir tersebut merupakan pandangan editorial New York Post, bukan fakta yang telah terbukti dengan sendirinya. Pilihan kata dalam editorial itu juga menunjukkan sikap kritis media tersebut terhadap sosialisme dan kebijakan ekonomi Mamdani.
Namun di balik bahasa yang tajam, ada pertanyaan ekonomi yang layak diperhatikan. Jika pekerjaan pemerintah terus bertambah sementara pertumbuhan pekerjaan swasta tertinggal, dari mana pemerintah kota memperoleh penerimaan yang cukup untuk membiayai program-programnya dalam jangka panjang?
Berdamai dengan Trump
Empat hari sebelum editorial New York Post terbit, Marc A. Thiessen menghadirkan potret Mamdani yang berbeda. Kolumnis konservatif The Washington Post itu justru melihat sesuatu yang menarik dari hubungan Mamdani dengan Trump.
Thiessen bukan pendukung politik Mamdani. Ia pernah menjadi penulis pidato Presiden George W. Bush, menjadi peneliti di lembaga pemikir konservatif American Enterprise Institute, dan selama ini dikenal sebagai salah satu kolumnis konservatif The Washington Post.
Dalam tulisan berjudul “If Mamdani can play nice with Trump, why can’t Schumer and Jeffries?” yang terbit pada 24 September, Thiessen mengajukan pertanyaan sederhana. Jika Mamdani yang sosialis mampu berbicara dan bekerja sama dengan Trump, mengapa para pemimpin Partai Demokrat di Kongres sulit melakukan hal serupa?
Salah satu kalimat Thiessen merangkum argumentasi tersebut. “Jika Mamdani dapat melakukan pertemuan yang saling menghormati, bahkan bersahabat, dengan Trump, mengapa Chuck Schumer dan Hakeem Jeffries tidak bisa?” tulis Thiessen.
Pertanyaan tersebut menarik karena hubungan Mamdani dan Trump sebelumnya jauh dari harmonis. Keduanya pernah saling melontarkan kritik keras, dan secara ideologis hampir tidak mungkin menempatkan keduanya dalam kubu politik yang sama.
Namun setelah Mamdani menjadi wali kota, kepentingan pemerintahan membuat keduanya harus berbicara. Mereka bahkan menemukan beberapa bidang yang memungkinkan pemerintah federal dan pemerintah Kota New York bekerja sama.
Salah satunya adalah rencana pembangunan sekitar 12 ribu rumah di atas kawasan rel kereta aktif di Queens. Dalam konteks inilah Mamdani menunjukkan bahwa perbedaan ideologi tidak selalu harus menghalangi kerja sama ketika terdapat kepentingan konkret bagi New York.
Thiessen melihat hubungan tersebut sebagai pelajaran politik yang lebih luas. Menurut dia, seseorang dapat menentang Trump secara ideologis tanpa harus menolak semua kemungkinan bekerja sama dengan pemerintahannya.
Menariknya, Thiessen sebenarnya tidak sedang menulis artikel untuk memuji Mamdani. Ia menggunakan Mamdani sebagai pembanding untuk mengkritik dua tokoh penting Demokrat, Chuck Schumer dan Hakeem Jeffries, yang menurutnya seharusnya dapat mengambil pendekatan lebih pragmatis dalam berhubungan dengan Trump.
Di sinilah muncul paradoks pertama Mamdani. Politikus yang kebijakan sosialismenya diserang New York Post ternyata dapat menunjukkan pragmatisme ketika berhadapan dengan seorang presiden yang menjadi simbol politik konservatif Amerika.
Ikuti Whatsapp Channel Republika