REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (HNW) mendukung upaya pihak kepolisian unuk mengungkapkan secara gamblang terkait kerusuhan yang terjadi di Jakarta pada 21 dan 22 Mei 2019 lalu. Namun, ia meminta agar kepolisian tidak tanggung-tanggung dalam mengungkap hal tersebut.
"Kami dari dulu juga minta agar ini semuanya dibongkar, termasuk kasus KPPS yang meninggal banyak itu, itu bagaimana penyelesaian masalahnya," kata Hidayat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (11/6).
Selain itu, wakil ketua Dewan Majelis Syuro PKS itu juga minta agar kepolisian juga mengusut terkait adanya dugaan penggunaan peluru tajam yang disasar ke arah pendemo. Termasuk menurutnya, anak-anak dan petugas kesehatan yang juga menjadi korban dalam kerusuhan tersebut.
"Itu harus dibongkar, jadi bongkarlah semuanya secara transparan sesuai dengan fakta-fakta hukum supaya dengan demikian maka orang masih tahu bahwa kita masih berada di negara hukum yang bernama Indonesia," ujar wakil ketua dewan penasehat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga itu.
Ia juga meminta agar kepolisian menyampaikan fakta berdasarkan bukti-bukti yang ditemukan. Bukan semata-mata untuk framing atau hanya karena pesanan politik.
"Bongkar semuanya, jadi jangan tanggung-tanggung bongkar saja tapi pastilah pembongkaran itu harus disertai bukti dan jangan karena framing politik," tegasnya.
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto menginstruksikan agar Polri transparan dalam mengusut kerusuhan yang terjadi sekitar tanggal 22 Mei 2019. Polri diminta menyampaikan pada publik seluruh proses penyelidikan dan penyidikan, termasuk tokoh utama yang dianggap bertanggung jawab di balik kerusuhan itu.
"Jadi dalam hal ini memang untuk ke aparat kepolisian apapun hasil dari proses penyidikan saya meminta supaya dapat segera disampaikan ke publik sejelas-jelasnya, disampaikan kepada masyarakat sedetail-detailnya," kata Wiranto di Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (10/6).