REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto menyebut pemerintah bakal mengupayakan pencegahan mobilisasi massa menjelang sidang perdana sengketa pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK) pada 14 Juni 2019. Pencegahan mobilisasi massa tersebut merupakan upaya pengamanan Ibu kota.

"Oh, iya, kalau bagaimana kita mencoba untuk melakukan suatu pencegahan pengaliran massa ke Jakarta itu juga kita lakukan dalam rangka pengamanan Jakarta, ya, itu terus menerus ya," kata Wiranto di Kemenkopolhukam, Jakarta, Senin (10/6).

Wiranto mengatakan, TNI dan Polri tetap siaga untuk mengamankan segala potensi gangguan dalam sidang tersebut. Wiranto juga mengapresiasi seluruh pihak, termasuk kubu Prabowo Subianto, yang telah memilih menyelesaikan sengketa di MK. 

Menurut Wiranto, putusan MK diterima oleh semua pihak. Ia menilai putusan MK adalah sebagai keputusan yang jujur adil dan transparan. "Namun, tetap aparat keamanan kita siapkan, ya, untuk melakukan kesiagaan siaga penuh untuk menjaga keamanan Ibu Kota dan kota-kota lain yang ada indikasi pengerahan massa," ujar Wiranto. 

Wiranto juga mengimbau semua kontestan agar tidak melakukan pengerahan massa. "Janganlah dilakukan, karena kan proses hukum sedang berjalan, proses yang sangat elegan, bermartabat, terhormat, biar aja berjalan dulu," ujar dia. 

Wiranto menambahkan, sejauh ini Kemenko Polhukam belum menerima informasi bakal digelarnya demonstrasi di sekitar gedung MK untuk mengawal sidang perdana. Sehingga, penutupan jalan maupun sterilisasi belum bisa diprediksi. 

"Belum ada demo, bagaimana mau ditutup? Nanti kita lihat," kata Wiranto. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika