REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono tak sependapat dengan usulan sejumlah pihak untuk mempercepat musyawarah nasional (Munas) pergantian pimpinan Partai Golkar. Hal ini kata Agung, karena tak ada alasan untuk memajukan Munas Golkar yang sedianya dilaksanakan pada Desember 2019.

"Mungkin ada 1-2 orang yang berpendapat tapi secara luas DPD-DPD itu tidak ada. Karena mengingat pertama, memang tidak ada alasan mengajukan Munaslub, karena semua sudah berjalan sebagaimana mestinya," ujar Agung di Kantor DPP Partai Golkar Slipi, Jakarta, Senin (27/5).

Ia juga tidak sependapat perolehan suara Golkar menurun karena gagalnya Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Sebaliknya, Agung mengapresiasi kepemimpinan Airlangga Hartarto yang mengembalikan Partai Golkar, setelah pada kepemimpinan era Setya Novanto elektabilitas Golkar sempat merosot hingga 7-8 persen.

"Dari kepemimpinan sebelumnya Golkar berada pada satu digit presentase atau hasil survei elektabilitasnya hanya sekitar 7-8 persen. Secara bertahap, melalui hasil perhitungan KPU sudah melebihi gampir 13 persen, sebuah karya yang patut diapresiasi," kata Agung.

Mantan Ketua DPR itu menambahkan, sebaiknya pelaksanaan Munas Golkar dilakukan sesuai jadwal yakni pada akhir Desember 2019 ini. Menurutnya, Munas termasuk pemilihan Ketua dan perangkat lainnya.

"22 Desember adalah waktu yg sesuai untuk munas, munas yang sebagaimana mestinya, jadi tidak perlu dua kali kerja, kami Dewan Pakar berpandangan tidak perlu Munaslub tapi pada bulan Desember ada musyawarah nasional," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika