Senin 27 May 2019 21:23 WIB

Agung Laksono Sebut Kader Golkar Layak Jadi Pimpinan DPR

Agung menyebut ada sembilan nama kader Golkar yang layak.

Rep: Fauziah Mursid/ Red: Muhammad Hafil
Ketua Dewan Pakar DPP Partai Golkar Agung Laksono (kanan)
Foto: Antara/Reno Esnir
Ketua Dewan Pakar DPP Partai Golkar Agung Laksono (kanan)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono menyebut sembilan nama kader Golkar yang layak dipertimbangkan untuk menjadi pimpinan DPR dan MPR maupun fraksi DPR/MPR.

Menurut Agung, nama tersebut antara lain Zainudin Amali, Agun Gunanjar, Bambang Soesatyo, Ferdiansyah, Ace Hasan Syadzily, Abdul Kahar Muzakkir, Aziz Syamsudin, Ridwan Hisjam, dan Melchias Marcus Mekeng.

Baca Juga

Hal itu disampaikan Agung usai rapat pleno Dewan Pakar Partai Golkar menyikapi hasil Pemilihan Legislatif, Senin (27/5).

"Itu calon-calon pimpinan DPR/MPR, calon pimpinan fraksi di DPR dan MPR. tapi kami tidak masukan dalam keputusan. Kami hanya menyebutkan nama-nama yang beredar," ujar Agung di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta, Senin (27/5).

Menurut Agung, rapat pleno Dewan Pakar Partai Golkar hari ini juga berharap DPP Golkar mengkonfirmasi nama-nama tersebut kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal ini agar nama-nama tersebut memenuhi persyaratan prestasi, dedikasi, loyalitas dan tidak tercela sesuai tagline Partai Golkar.

"Dewan pakar menyimpulkan agar nama-nama yang diusulkan itu, dikonfirmasi dulu kepada KPK. Dengan demikian kami akan laporkan nama-nama yang tidak bermasalah dan tidak punya potensi masalah itu," ujar Agung.

Mantan Ketua DPR tersebut menilai sudah sepatutnya Golkar menempati kursi Ketua MPR, sesuai Undang undang MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3), setelah Ketua DPR menjadi hak partai pemenang yakni PDIP.

Sementara untuk DPR, Partai Golkar berhak menempatkan wakilnya sebagai wakil ketua DPR.

"Kami sudah nyatakan sesuai MD3 itu ketua DPR dari partai pemenang. Kami salah satu wakil (DPR). Tapi untuk MPR, wajarlah kalau diberikan kepada Golkar," ujar Agung.

Agung menilai yang diperlukan saat ini adalah berkoordinasi dengan koalisi Partai Pendukung Jokowi-Ma'ruf terkait hal tersebut.

"Saya kira koalisi bisa menerima dan Jokowi bisa memahami. Jadi tinggal bersama koalisi membentuk paketnya," katanya.

 

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement