REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Kementerian Dalam Negeri menginisiasi Forum Pemantapan Karakter dan Wawasan Kebangsaan. Inisiasi ini bentuk respons atas kondisi perpolitikan di Tanah Air dalam beberapa bulan terakhir seiring agenda Pemilu Serentak 2019, bahkan hingga saat ini tensi politik relatif masih tinggi.
Sekretaris Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, Didi Sudiana, memetakan setidaknya terdapat tiga masalah pokok bangsa yang belum terselesaikan, yaitu ancaman terhadap wibawa negara, melemahnya sendi-sendi perekonomian nasional, serta intoleransi dan krisis kepribadian bangsa.
Dia menyebutkan beberapa permasalahan terlihat aktual dari fenomena seperti tidak dihormatinya institusi dan simbol-simbol kenegaraan, merebaknya pemberitaan hoax, menurunnya daya beli masyarakat, maraknya gerakan intoleransi dan konflik horizontal antarelemen masyarakat, dan beberapa fenomena lain sejenisnya yang pada akhir-akhir ini marak.
“Hal ini terjadi sebagai ekses langsung dan tidak langsung dari Pilkada 2018 dan Pemilu Serentak 2019,” kata Didi dalam keterangannya kepada Republika.co.id di Jakarta, (Senin, 27/5).
Didi menjelaskan hal-hal tersebut terjadi lantaran terjadinya perubahan pola pikir generasi muda akibat pengaruh media massa dan elektronik, di antaranya yaitu berkurangnya penghormatan terhadap kearifan lokal, nilai-nilai gotong-royong dan konflik laten ekses Pemilu. “Maka dari itu perlu diantisipasi melalui penyelenggaraan forum/acara seperti ini,” kata dia.
Didi berharap, pemerintah daerah dapat ikut berperan dalam kegiatan PPWK (Pembentukan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan) yang secara umum bertujuan untuk memperkokoh kewibawaan negara, memperkuat sendi-sendi perekonomian nasional dan menumbuhkembangkan kembali toleransi dan kepribadian bangsa, dan secara khusus membantu pemulihan kembali situasi dan kondisi sosial kemasyarakatan pasca terselenggaranya Pemilu 2019.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
