REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) cukup prihatin dengan kondisi kekerasan di Palestina yang terus meningkat selama bulan suci Ramadhan. Karena itu PBNU mendukung sepenuhnya upaya pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) mewujudkan perdamaian di Palestina.
Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Ahmad Helmy Faishal Zaini, mengapresiasi dan mendukung keputusan gagasan dan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia terkait kondisi terkini di Palestina. "Kesempatan Indonesia sebagai Presiden Dewan Keamanan PBB (DKPBB) harus bisa dimanfaatkan untuk mewujudkan perdamaian di Palestina," kata Helmy Faishal dalam keterangan kepada wartawan, Sabtu (25/5).
PBNU yakin pemerintah Indonesia mampu melakukan upaya-upaya strategis guna mewujudkan kemerdekaan Palestina. Dan upaya ini, menurut dia, sejalan dengan amanat Muktamar 33 Nahdlatul Ulama di Jombang tahun 2015, dimana Nahdlatul Ulama mendukung penuh kemerdekaan Palestina.
"Bagi Nahdlatul Ulama, apa yang terjadi di Palestina itu bukan konflik soal agama saja, namun lebih dari itu merupakan konflik kemanusiaan," terangnya.
Tidak hanya berharap pada pemerintah, Helmy menjelaskan, NU juga melakukan sejumlah langkah dan upaya strategis untuk membantu penyelesaian konflik di Palestina. NU secara intens menggalang komunikasi dengan pelbagai pihak untuk memberi masukan demi tercapainya kedaulatan Palestina.
Ia menegaskan sejak tahun 1938, sikap NU tidak berubah. NU sangat konsen dan komitmen mendukung kedaulatan Palestina. "Oleh karenanya kami menyambut baik gagasan Pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Menlu Retno LP Marsudi," katanya menambahkan.
Helmy mengungkapkan melalui lobi di dunia internasional, PBNU juga mendukung penuh tiga agenda penting terkait perdamaian di Palestina. Yakni memberikan perlindungan bagi penduduk sipil Palestina, memulihkan kondisi sosial politik, dan juga mengupayakan perdamaian antara Israel dan Palestina.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
