REPUBLIKA.CO.ID, BANDAR LAMPUNG -- Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo menyatakan untuk menjadikan Provinsi Lampung sebagai Ibu Kota Indonesia sangat diperlukan kajian yang mendasar. Menurut dia, bila tanpa kajian mendasar, bisa jadi nasibnya seperti Jakarta.
Ia mengatakan, pengkajian yang mendasar terlebih pada kesiapan sumber daya manusianya. Kesiapan sumber daya menjadi hal penting agar penempatan Lampung sebagai ibu kota negara tidak merugikan masyarakat Lampung, terutama pada generasi muda di Lampung.
“Itu harus ada kajiannya sendiri sebelum kita melangkah ke sana,” kata M Ridho Ficardo kepada wartawan, Rabu (22/5) menanggapi adanya wacana Provinsi Lampung sebagai alternatif menjadi Daerah Khusus Ibu Kota RI.
Ridho menyatakan, dalam membangun daerah atau negara harus dibangun dulu manusianya. Ia sangat mengkhawatirkan bila Lampung menjadi ibu kota nasibnya akan sama dengan penduduk aslinya seperti suku Betawi yang saat ini. Menurut dia, apakah anak atau generasi muda di Lampung menjadi sama dengan anak Betawi sekarang.
Dalam paparannya, usulan ibu kota RI di Lampung memang bila dikaji sangat banyak peluangnya. Namun, kata dia, yang perlu diperhatikan nasib anak dan generasi warga Lampung ke depan, jangan sampai generasi yang ada di Lampung akan terpinggirkan.
Ia mewaspadai bila ibu kota RI di Lampung dan masyarakat Lampung salah langkah dan tidak siap, bisa jadi akan ‘bunuh diri’. Apakah ada jaminan anak-anak muda generasi selanjutnya akan tidak tersingkirkan.
“Kalau itu ada kajiannya dan kita meyakini itu kita boleh masuk ke step berikutnya,” katanya.
Inisiator Focus Group Discussion DKI Lampung Andi Desfiandi mengatakan, pada awal 2017 Presiden menyampaikan wacana pemindahan ibukota dari Jakarta ke Pulau Kalimantan dan Sulawesi. Dan ketika beberapa waktu lalu presiden kembali menyampaikan secara terbuka, sudah ada Pulau Sumatra sebagai salah satu alternatif.
Menurut dia, pada roadshow tersebut pihaknya menyampaikan kajian tentang kesiapan Lampung menjadi ibu kota RI, bahkan telah melayangkan surat ke presiden, yang isinya salah satu alternatif yang disebutkan adalah Pulau Sumatra.
Ia menyatakan, Provinsi Lampung sangat layak sebagai ibu kota pemerintah RI, tersedianya lahan kosong yang luas sebagai lokasi pusat perkantoran dan pemerintahan, bandara internasional, pelabuhan laut internasional. Hal tersebut, setidaknya menjadi salah satu pertimbangan utama, selain itu Lampung tidak berbatasan dengan negara tetangga jadi lebih aman.
Ia berharap masyarakat Lampung mendukung usulan gagasan tersebut, karena akan berdampak positif kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat, karena tentu pembangunan akan lebih cepat, investor akan menjadikan Lampung sebagai wilayah bisnis baru.
Ikuti Whatsapp Channel Republika