REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rembuk Nasional Aktivis (RNA) '98 membatalkan rencana pengerahan lima ribu aktivis '98 guna mengawal suara rakyat dengan cara menginap di Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 22 Mei 2019. RNA '98 mengaku memperoleh instruksi dari Joko Widodo (Jokowi) soal pembatalan itu.

Sekjen Persatuan Nasional '98, Adian Napitupulu menyebut aktivis '98 tak diizinkan Jokowi turun langsung ke jalan mengawal suara di KPU. Hal itu berdasarkan amanat Jokowi yang meminta RNA 98 tidak mengerahkan massa. Harapannya tak terjadi bentrok massa setelah penetapan hasil Pilpres oleh KPU tanggal 22 Mei 2019.

"Kita tidak perlu turun ke jalan besok. Tapi saya minta kepada teman-teman karena kita tidak turun ke jalan, tidak membuat kita menurunkan tingkat kewaspadaan dan kesiagaan," kata Adian Napitupulu dalam konferensi pers, Senin (20/5).

Adian meminta supaya aktivis '98 mengikuti instruksi tersebut. Sebab biar masyarakat menyadari pihak Prabowo sajalah yang turun ke jalan.

Apalagi pendukung 02 Prabowo-Sandi atas nama Gerakan Kedaulatan Rakyat berencana turun berunjuk rasa menolak hasil Pilpres 2019. "Tentu saya sangat percaya kepada kekuatan TNI-Polri untuk mampu menjaga keamanan bangsa ini, dan artinya itu sudah teruji," ujar politisi PDIP itu.

Walau begitu, RNA '98 telah mengistruksikan para aktivis '98 se-Indonesia tetap memantau hasil Pilpres oleh KPU. Dengan demikian bila nantinya dibutuhkan untuk turun ke jalan, maka RNA '98 sudah siap bergerak. "Memang situasi berjalan biasa saja, tapi siap siaga di tempat masing-masing. Jangan putuskan komunikasi, kalau dibutuhkan kita siap bergerak," tuturnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika