REPUBLIKA.CO.ID, BEKASI -- Kediaman Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono terpaksa harus ikut tergusur. Diketahui, rumah Basuki akan dilintasi pembangunan tol Bekasi - Cawang - Kampung Melayu (Becakayu).
Hal itu pertama kali diketahui ketika Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD berkicau di akun Twitter-nya @mohmahfudmd. "Menarik, rumah pribadi Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono di Bekasi akan digusur utk proyek jalan tol. Pd-hal dialah yg menjadi pimpinan pembuatan jalan. Dulu diberitakan ada pejabat daerah yg membelokkan rencana jalan tol agar tak melewati tanah pribadinya. Hormat utk Pak Basuki," cuit Mahfud.
Rumah Basuki itu berada di Komplek Pengairan Rawa Semut, Blok A Nomor 18, RT 04 RW 12, Kelurahan Margahayu, Bekasi Timur, Kota Bekasi. Rumah dengan cat warna hitam itu akan dilintasi Tol Becakayu Seksi 2B untuk menghubungkan Tol tersebut hingga bisa mencapai Kecamatan Tambun, Kabupaten Bekasi.
Kawasan rumah Basuki ini berada dekat dengan Kalimalang. Komplek perumahan itupun masih cukup asri. Luasnya sekitar 200 meter persegi. Rumah itu sudah jarang ditempati Basuki sejak ia menjadi menteri di Kabinet Jokowi sejak 2014 lalu.
Petugas keamanan rumah, Indra, mengatakan, Basuki hanya datang ke rumah itu jika ada acara keluarga, acara RT, ataupun undangan dari tetangga. Selebihnya, bapak tiga anak itu menetap di rumah dinas menteri. Indra menceritakan, akibat kesibukan Basuki sebagai menteri makanya ia jarang mampir lagi ke rumahnya di Bekasi itu.
"Orang baik dan bergaul, sederhana juga. Tapi ya itu karena sibuk jadi menteri, jadi lebih banyak kegiatannya diluar," terang Indra yang sudah 6 tahun bekerja di rumah sang menteri.
Ketua RT setempat, Helmi Kamara mengatakan Basuki telah menetap di sana sejak tahun 1990. Perumahan di sana, kata dia, memang banyak dihuni pensiunan Kementerian PUPR. Ia pun mengaku sudah mengetahui rumah Basuki, termasuk rumahnya sendiri, akan terkena gusur proyek tol sang menteri. Menurut dia, hingga saat ini belum ada surat resmi terkait penggusuran itu.
"Itu memang sudah lama rencananya, tapi surat resmi belum ada sampai sekarang," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika