REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon menyebut pernyataan rekannya yang juga Wakil Ketua Umum Gerindra, Arief Poyuono mengajak masyarakat menolak hasil pileg bersifat pernyataan pribadi. Menurut Fadli, kecurangan lebih terstruktur dan masif pada pilpres.

"Ya itu kan pendapat pribadi. Pilpres dan pileg itu beda. Pilpres yang ngurus BPN (Badan Pemenangan Nasional Prabowo - Sandi)," kata Fadli di Kompleks DPR RI, Jakarta, Jumat (17/5).

Menurut Fadli, pileg dan pilpres tak bisa dicampuradukkan. Kecurangan yang dituduhkan oleh BPN, adalah kecurangan pilpres. Maka, kata Fadli, tidak bisa disamakan kecurangan antara pilpres dan pileg.

"Kalau pileg urusan partai. Beda banget," kata dia.

Fadli mengakui, Gerindra juga menduga adanya kecurangan di pileg. Namun, penanganan kecurangan itu berbeda. Jenis-jenis kecurangannya pun tak bisa disamakan dengan pileg.

Wakil Ketua DPR RI itu menjelaskan, ada kompetisi antar partai peserta pemilu dan antarpeserta di pileg. Adapun bentuk kecurangannya, misalnya penggelembungan suara, pemindahan suara, dan lain lain.

"Tapi beda dengan pilpres. Jadi ibarat kompetisi horizontal dan vertikal. Soal pileg meski ada kecurangan tentu ada mekanismenya, jadi tidak masalah. Kecurangannya tentu beda dengan pilpres yamg terjadi sebelum, saat, dan setelah," kata Fadli.

Sebelumnya, Waketum Gerindra Arief Poyuono menyatakan turut menolak hasil Pileg 2019. Sikap ini, menurut Poyuono merupakan sikap tegas menolak keseluruhan hasil Pemilu 2019 yang dinilainya curang.

Ikuti Whatsapp Channel Republika