REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wasekjen DPP Partai Amanat Nasional (PAN), Saleh Partaonan Daulay meminta agar pemerintah tidak berlebihan dalam menyikapi pengumuman hasil pemilihan umum (Pemilu) 2019 pada 22 Mei mendatang.
Pernyataan itu disampaikan usai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto, meminta pemerintah daerah dan aparat untuk menahan pergerakan masyarakat menuju DKI Jakarta.
"Menurut saya jangan terlalu berlebihan juga Pak Wiranto ngomong begitu. Seakan-akan ada emergency banget, jadi santai saja. Saya kira kita juga tidak mengerahkan orang, BPN itu tidak mengundang udang ke Jakarta juga," ujar Saleh saat dihubungi Republika.co.id, Jumat (17/5).
Saleh menambahkan, pernyataan yang disampaikan oleh Wiranto justru menimbulkan kegaduhan baru. Karena seakan-akan negara sedang dalam keadaan darurat.
Padahal, Saleh berharap, agar pemerintah mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang menyejukkan serta merangkul. Pemerintah juga seharusnya memandang wajar jika ada perbedaan pendapat terkait hasil pemilu, khususnya pemilihan presiden (Pilpres) 2019.
"Wajarlah orang baru pilpres, setelah habis-habisan kampanye sampai delapan bulan lebih. Kemudian ada hasilnya begini ada orang gak puas sah-sah saja," tutur Saleh.
Sebelumnya, Wiranto meminta pencegahan tersebut dilakukan di setiap tingkat di daerah hingga ke tingkat desa. Menurutnya, jika daerah tidak berhasil membendung masyarakat yang bergerak ke Jakarta, maka akan terjadi penumpukan massa. Hal itu berpotensi membuat terjadinya konflik sosial.
"Nah jadi sinerginya di situ. Pusat daerah bersinergi supaya mencegah adanya indikasi atau kecenderungan atau risiko konflik sosial dengan cara mencegah mereka, atau selesaikan mereka di masing-masing tempat dulu," jelas Wiranto.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
