REPUBLIKA.CO.ID, PURWAKARTA – Penolakan terhadap seruan people power menyikapi pengumuman Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 22 Mei mendatang, terus disuarakan para tokoh agama Islam.
Di Purwakarta, Jawa Barat, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Purwakarta, mengajak masyarakat untuk menolak dan tidak terlibat gerakan people power.
Gerakan tersebut, muncul melalui sejumlah media sosial, karena adanya dugaan kecurangan pemilu yang dilakukan banyak pihak. Ketua MUI Kabupaten Purwakarta, KH John Dien, mengatakan pihaknya bersama tokoh agama dan tokoh masyarakat di wilayah ini, menolak keras terhadap gerakan tersebut. Gerakan tersebut, dinilai akan banyak mudaratnya. Apalagi, gerakan people power yang sebenarnya sudah terjadi pada 17 April kemarin.
"Pada 17 April kemarin, itu asli gerakan people power. Karena, mayoritas warga Indonesia berbondong-bondong ke TPS untuk menyuarakan hak pilihnya," ujar John Dien, kepada sejumlah media, Kamis (16/5).
Dengan demikian, pihaknya menolak rencana tersebut. Bahkan, mengimbau kepada warga Purwakarta untuk tidak terlibat aksi pengerahan massa, dalam rangka menolak hasil pemilu. Sebab, people power yang digaungkan untuk menolak hasil pemilu itu, mencerminkan ketidakdewasaan.
Oleh karena itu, lanjut John Dien, sebagai warga negara yang baik, seharusnya punya sikap siap kalah dan siap menang. Bagi masyarakat, percayakan hasil pemilu pada lembaga penyelenggara yang sah, yaitu KPU.
"Jangan sampai, gara-gara pemilu, bangsa kita terpecah belah. Mari, kita tunggu hasil keputusan KPU. Kita harus bijak menyikapinya, jangan sampai terpancing," ujarnya.
Sementara itu, tokoh agama dari Kecamatan Campaka, KH Jaja Jakaria, mengatakan, aksi people power itu berpotensi merusak persatuan dan kesatuan bangsa. Karena itu, dirinya mendukung penuh kinerja KPU dan Bawaslu terkait keputusan hasil pemilu.
"Kami menolak segala bentuk gerakan people power dan lain sebagainya yang akan bisa memecah-belah kesatuan dan persatuan bangsa," ujarnya tegas. N Ita Nina Winarsih (Ita)
Secara terpisah, Ketua PC Nahdlatul Ulama Kabupaten Sidoarjo, KH Maskun, menolak ajakan gerakan people power karena kental kaitannya dengan kepentingan salah satu pasangan calon yang tidak terima akan hasil Pemilu 2019 "Melalui ajakan aksi yang bertentangan dengan koridor-koridor hukum negara. Jadi aksi ini jelas tidak konstitusi," katanya.
Dia mengemukakan, yang terpenting saat ini adalah upaya-upaya rekonsiliasi yang diharapkan mampu meredam tensi politik nasional.
"Saya percaya, bangsa Indonesia dan para elite bangsa itu semakin hari akan semakin mengarah pada rekonsiliasi, kerukunan, dan persatuan. Di sana-sini, ada perbedaan itu sudah biasa, namun terus diusahakan agar masing-masing dapat berdialog demi keutuhan bangsa," katanya.
Menurutnya, perdamaian, persatuan dan kesatuan di Republik Indonesia saat ini sudah sangat baik. "Kita juga banyak dipuji negara-negara lain. Jangan hanya karena aksi yang tidak konstitusi, yakni people power citra positif negara kita tercoreng," katanya.
Kepada masyarakat, kata dia, khususnya warga di Sidoarjo, berharap dapat bersabar dan menahan diri.
"Dalam setiap kontestasi pasti ada kalah menang. Mari legowo untuk keutuhan bangsa," katanya.
Hal senada juga disampaikan Ketua PC GP Ansor Kabupaten Sidoarjo, Riza Ali Faizin. Dia mengatakan jika people power jelas arahnya tidak lagi sekadar menyampaikan aspirasi. "Akan tetapi arahnya jelas mengganggu keamanan dan keutuhan bangsa," ujarnya.
People power, menurut Riza, merupakan gerakan terstruktur yang merugikan rakyat karena stabilitas negara juga terganggu. Bahkan, gerakan ini kian mengarah pada upaya inkonstitusional.
Dia mengatakan, banyak juga beredar ajakan-ajakan ke masyarakat agar ikut serta dalam people power. Namun, dirinya mengajak supaya masyarakat tidak mudah terprovokasi.
"Karena kedepankan tabayyun terlebih dahulu, karena people power itu menyalahi aturan negara," ujarnya.
Dia juga menyerukan kepada para sahabat Banser di Kabupaten Sidoarjo, untuk tunggu komando. "Mari tolak people power bersama-sama," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
