REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto, meminta pemerintah daerah dan aparat untuk menahan pergerakan masyarakat menuju DKI Jakarta. Pencegahan tersebut dilakukan untuk menghindari risiko konflik sosial jelang penetapan hasil pemilu.
"Supaya tidak terjadi penumpukan massa, saudara-saudara sekalian dari daerah tolong ya Forkompimda, Pangdam, Kapolda jangan biarkan masyarakat keluar daerah menuju Jakarta," ujar Wiranto di Hotel Grand Paragon, Jakarta Barat, Kamis (16/5).
Wiranto meminta pencegahan tersebut dilakukan di setiap tingkat di daerah hingga ke tingkat desa. Menurutnya, jika daerah tidak berhasil membendung masyarakat yang bergerak ke Jakarta, maka akan terjadi penumpukan massa. Hal itu berpotensi membuat terjadinya konflik sosial.
"Nah jadi sinerginya di situ. Pusat daerah bersinergi supaya mencegah adanya indikasi atau kecenderungan atau risiko konflik sosial dengan cara mencegah mereka, atau selesaikan mereka di masing-masing tempat dulu," tuturnya.
Dengan pencegahan di setiap tingkatan daerah, beban dapat terbagi rata. Ia meminta pemerintah dan aparat di daerah itu memberikan penjelasan kepada masyarakat untuk tidak berangkat ke Jakarta karena pemilu telah usai dan hasil sudah ada pada 22 Mei mendatang.
"Jelaskan ke masyarakat tidak perlu ke sana. Pemilu sudah selesai. Sudah ada hasilnya. Percuma sampean ke sana. Ke sana nanti, puasa lagi, sahurnya di mana, bukanya di mana," jelas dia.
Di samping itu, Wiranto juga bersumpah pemerintah tidak bersekongkol dengan penyelenggara pemilu untuk memenangkan salah satu pasangan calon. Ia juga mengatakan, tidak ada kecurangan yang terstruktur, sistematif, masif pada Pemilu 2019.
"Saya berani bersumpah di bulan puasa ini demi Allah Yang Maha Kuasa ngga pernah ada niatan, pemikiran, tindakan, 'Eh Pak KPU sini ya kita rundingan, kita menangkan nomor sekalian.' Ngga pernah ada," ujar Wiranto.
Ia mengatakan, penyelenggara pemilu, baik Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), sudah bekerja sesuai dengan rambu-rambu hukum dan tata tertib yang ada. Jika ada kekeliruan atau kecurangan, dapat diselesaikan dengan cara-cara konstitusional.
"Tidak ada yang namanya terstruktur, sistematis, masif, brutal. Wah itu seram sekali. Saya sampaikan kepada teman-teman, kalau ada konspirasi antara pemerintah dengan penyelenggara pemilu, aktornya kan Menko Polhukam. Saya pasti tahu," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
