REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno telah memaparkan sejumlah kecurangan dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2019. Mulai dari jutaan daftar pemilih tetap (DPT) tidak valid, juga terkait penggelembungan suara di beberapa wilayah serta netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).

Koordinator juru bicara BPN Prabowo-Sandiaga, Dahnil Anzar Simanjuntak menegaskan pihaknya siap adu data dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Namun dengan catatan diadu dengan cara yang fair. "KPU sendiri mengatakan bahwa data yang paling benar dan valid adalah data mereka sendiri. Kalau sudah ada statement begitu buat apa adu data," ujar Dahnil dalam diskusi di Media Center Prabowo-Sandiaga, Jalan Sriwijaya, Jakarta Selatan, Rabu (15/5).

Seharusnya, kata mantan ketua pengurus Pemuda Muhammadiyah itu jika ingin mengadu data maka KPU tidak perlu mengeluarkan pernyataan seperti itu. Apalagi, sambungnya, salah satu komisioner KPU menyatakan, jika perbedaan data maka yang paling valid adalah data KPU. Jadi jika ingin adu data, harus ada pembuktian yang benar. Padahal pada acara mengungkap fakta-fakta kecurangan pilpres 2019 kemarin, pihaknya juga mengundang KPU Bawaslu, Kepolisian bahkan tim kampanye nasional (TKN). 

"Kita bisa mengadu juga pada presiden mengenai capres yang lakukan praktek dugaan kecurangan, kita terbuka adu data sampaikan berkeadilan," tutur Dahnil.

 Bahkan, lanjut Dahnil, sejak awal pihaknya telah meminta adu data. Misalnya terkait DPT bermasalah, ketika ada tambahan DPT dari Kemendagri BPN Prabowo-Sandiaga juga melayangkan protes. Kemudian, BPN Prabowo-Sandiaga juga mempresentasikannya berulang kali. Sayangnya tidak ada perubahan, padahal KPU telah berjanji bakal memperbaiki dan menyatakan material data dari Kemendagri.

"BPN nanti akan fokus menunggu beberapa hari perkembangan. Seperti disampaikan Prabowo fokus pastikan proses adil dan berkeadilan itu dulu, gugat adalah menghadirkan keadilan," terang Dahnil. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika