REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan belum mengesahkan Peraturan Gubernur (Pergub) terkait pelarangan kantong plastik sekali pakai di Ibu Kota. Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Djafar Muchlisin mengatakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih akan mengamati reaksi pengusaha dalam penerapan draf pergub tersebut.
"Itu (draf pergub) sudah dikembalikan ke Dinas Lingkungan Hidup untuk disosialisasikan dahulu dan dilaksanakan kira-kira ada contoh-contoh yang bisa dilakukan ya dilakukan dulu," ujar Djafar di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (14/5).
Ia menjelaskan, DLH akan melakukan uji coba terkait draf pergub yang sudah disusun kepada masyarakat dan pebisnis Sebab, pergub itu mengatur lebih banyak kepada penggunaan kantong plastik yang disediakan kalangan pelaku usaha itu sendiri.
Djafar mengatakan, setelah uji coba, maka DLH akan mendapatkan respons dari para pengusaha terhadap pergub tersebut. Sebab, selain pelarangan kantong plastik sekali pakai juga terdapat poin penggunaan kantong belanja ramah lingkungan sebagai alternatif.
"Tanggapan dari pengusaha terkait dengan Pergub ini bagaimana gitu. Karena ini lebih banyak kepada mengatur para pengusaha terkait dengan penggunaan kantong plastik yang ramah lingkungan," jelas Djafar.
Selanjutnya, kata dia, apabila tidak ada penolakan maka pergub segera diteken Anies dan siap diterapkan. Sementara Djafar mengaku, telah menyosialisasikan pergub tersebut kepada masyarakat umum dan juga berkomunikasi dengan beberapa asosiasi.
"Jika ini memang tidak ada reaksi artinya tidak ada gejolak dan itu dapat diterima oleh rata-rata dari para pengusaha tadi dalam rangka penggunaan plastik. Ya itu baru kita akan tindaki lebih lanjut lagi," jelasnya.
Yuk, puasa plastik.
Ikuti Whatsapp Channel Republika