REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Calon wakil presiden (cawapres) Ma'ruf Amin angkat bicara terkait usulan pembentukan zaken kabinet di 2019-2024 jika resmi terpilih sebagai. Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu mengakui jika kabinet memang lebih baik diisi oleh orang-orang yang ahli dan professional.
"Ya tentu saja kabinet itu harus ahli tapi tidak berarti ahli itu bukan parpol. Partai kan juga punya ahli," kata Ma'ruf Amin saat ditemui di Jakarta, Selasa (14/5).
Ma'ruf berpendapat, partai politik bisa saja mengirimkan ahli yang mereka miliki untuk menjabar sebagai pembantu presiden. Mustasyar Pengurus Besar Nadhlatul Ulama (PBNU) itu melanjutkan, ahli yang berasal dari partai politik sebenarnya juga tidak perlu dipermasalahkan. "Jadi gak perlu dipertentangkan itu," kata Ma'ruf lagi.
Meski demikian, Ma'ruf menilai saat ini masih terlalu dini untuk membicarakan kursi ataupun komposisi menteri di dalamnya. Termasuk, dia melanjutkan, sejumlah nama yang akan diusulkan untuk membantu pekerjaan kepala negara.
Dia mengatakan, pembentukan kabinet menteri Jokowi periode kedua jika terpilih lebih baik dilakukan setelah penetapan resmi hasil Pemilu 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dia meneruskan, hal itu juga berlaku bagi calon menteri yang berasal dari kalangan NU. "Ya kita lihat nantilah. Kan pengumumannya belum," kata Ma'ruf Amin sambil tertawa.
Sebelumnya, pembentukan zaken kabinet diusulkan mantan ketua umum PP Muhammadiyah Ahmad Syafii Maarif kepada Presiden Jokowi jika dinyatakan terpilih kembali. Dia berpendapat, keberadaan kabinet zaken ini akan semakin mendaulatkan posisi Jokowi presiden.
Menurut Syafii, orang-orang ahli untuk menjadi menteri tersebut boleh diusulkan oleh partai politik. Namun, dia mengatakan, partai tak boleh mengusulkan hanya satu nama, tetapi beberapa nama yang kemudian dipilih oleh Jokowi.
Di sisi lain Syafii juga menyebut para menteri terpilih nanti juga memahami Pancasila dan berjiwa patriot. Dia mengatakan, para menteri harus juga membantu presiden menjaga kedaulatan dan keutuhan bangsa Indonesia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika