Senin 13 May 2019 17:09 WIB

Golkar Masih Dominasi Kursi DPRD NTB

Partai Golkar punya mekanisme tersendiri untuk memilih calon Ketua DPRD NTB.

Rep: Muhammad Nursyamsyi/ Red: Agus Yulianto
Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) Airlangga Hartarto saat silaturahmi dengan kader Golkar se-NTB di Hotel Lombok Raya, Mataram, NTB, Selasa (19/2).
Foto: Republika/Muhammad Nursyamsi
Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) Airlangga Hartarto saat silaturahmi dengan kader Golkar se-NTB di Hotel Lombok Raya, Mataram, NTB, Selasa (19/2).

REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Partai Golkar diprediksi masih menjadi pimpinan di DPRD NTB menyusul perolehan suara Golkar di NTB.

"Partai Golkar masih bertengger di posisi puncak perpolitikan NTB. 10 kader Golkar terpilih sebagai anggota DPRD NTB," ujar Wakil Ketua Bidang Kerjasama Antar Lembaga DPD Partai Golkar NTB Hasan Masat di Mataram, NTB, Ahad (12/5).

Hasan menilai, hal ini akan melanjutkan pencapaian Golkar melalui kadernya, Baiq Isvie Rupaeda yang saat ini menjadi Ketua DPRD NTB. Pascapileg 2019, kata Hasan, Golkar memiliki enam nama potensial seperti Baiq Isvie Rupaeda, Umar Said, Misbach Mulyadi, Fuaddi, dan Hafid, yang berpotensi menjadi ketua DPRD NTB.

Dari keenam kandidat, kata Hasan, Misbach Mulyadi memiliki kans kuat untuk menduduki kursi ketua DPRD NTB. Hasan menyampaikan, selain sebagai Ketua Harian DPD Partai Golkar NTB, Misbach dinilai berpengalaman dalam politik, memiliki jaringan luas, dan dikenal sebagai figur santun serta memiliki rekam jejak politik yang baik.

"Saya kira Haji Misbach punya peluang besar untuk jadi Ketua DPRD NTB," ucap Hasan.

Hasan menilai Misbach punya andil untuk membawa kondusivitas Partai Golkar NTB selama ini. Misbach juga menjabat sebagai ketua tim kampanye nasional (TKN) wilayah NTB untuk pasangan Joko Widodo dan Kiai Maruf Amin pada Pilpres 2019.  Meski begitu, Hasan menegaskan, Partai Golkar punya mekanisme tersendiri untuk memilih calon Ketua DPRD NTB dan akan dibahas dalam rapat harian maupun melalui mekanisme pleno.

Dikatakan Hasan, peraih suara terbanyak tidak serta menjadi ketua DPRD NTB. Hasan menegaskan, Golkar tidak menganut sistem tersebut. Mengacu pada periode sebelumnya, kata dia, justru bukan kader yang memperoleh suara terbanyak yang jadi ketua DPRD NTB. Begitu juga dengan pergantian Ketua DPRD NTB pada pertengahan 2016 tidak mengacu pada perolehan suara.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement