REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Pukat UGM Oce Madril menilai BPK perlu mengaudit Bulog. Ini untuk melihat apakah penumpukan beras yang selama ini terjadi itu akibat ada ketidaksesuaian antara rencana dan realisasi atau tidak. Penumpukan dinilai menimbulkan kerusakan berpotensi pemborosan dan menimbulkan kerugian negara.
"Menurut saya memang ini ada problem, kenapa barang itu sampai menumpuk dan malah membusuk, padahal situasi masyarakat di sisi lain banyak yang membutuhkan. Dalam hal itu menurut saya, potensi kerugian itu tetap ada, maka harus diaudit oleh BPK dan BPKP. Itu semua kan dari APBN, karena anggaran itu kan harus dipertanggungjawabkan," kata Oce kepada wartawan, Jumat (10/5).
Dia melanjutkan, untuk melihat kerugian negara, BPK harus melihat berapa banyak beras yang busuk, tak tersalurkan, kemudian berapa nilainya serta bagaimana perencanaannya. “Boleh jadi memang perencanaan dan realisasi tidak dirancang dengan baik, sehingga, memang barang sudah dibeli melalui APBN itu enggak terpakai,” tukasnya.
Peneliti Indonesia Coruption Watch (ICW) Firdaus Ilyas menilai ada pekerjaan rumah besar di Bulog menyangkut tata kelola untuk menyangga pangan nasional. Menurutnya Bulog tidak punya data yang baik mengenai produksi, data kebutuhan dan ketersediaan stok di Bulog sendiri.
"Kita banyak menemukan ketidaksinkronan data, baik data produksi, kebutuhan dan barang yang ada di Bulog," kata Firdaus Ilyas.
Hal ini diperparah dengan dugaan praktek pemburu rente yang memanfaatkan kelangkaan bahan-bahan pokok di pasar. Pengaduan kerap tak adanya beras Bulog di pasar tradisional, sering muncul. Pun, beras sachet yang disebut-sebut sebagai inovasi untuk distribusi beras menumpuk, ternyata tak ampuh dan berpotensi pemborosan dalam produksinya. ICW pun mempertanyakan kabar soal kadaluarsanya stok beras mencapai 800 ton di Batam.
"Ada pihak-pihak yang mengambil keuntungan dari ketidakcukupan persediaan pangan," ujarnya.
Terhadap hal ini, mantan pimpinan KPK Busyro Muqoddas juga berkomentar. Untuk mengetahui ada tidaknya kerugian negara atau berujung korupsi dari penumpunkan beras itu, perlu kajian dari KPK.
"KPK juga berkoordinasi sinergis dengan Bulog berdasarkan wewenangnya. Tujuannya agar trasparan dan clean serta anti-fraud. Semoga Budi Waseso bisa sinergis terhadap langkah pencegahan KPK itu," paparnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
