REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Para tokoh masyarakat madani lintas agama, suku, dan profesi menuntut dilakukannya investigasi menyeluruh terhadap kematian dan jatuh sakit masal para petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Sejumlah tokoh yang prihatin ini, membuat gerakan Aliansi Masyarakat Peduli Tragedi Kemanusiaan Pemilu 2019 (AMP-TKP 2019).
"Investigasi ini sebagai wujud kepedulian dan keprihatinan terhadap Kejadian Luar Biasa/Tragedi Kemanusiaan Pemilu 2019," tulis keterangan pers resmi para tokoh itu kepada wartawan, Rabu (8/5).
Para tokoh yang ikut terlibat mendukung gerakan AMP-TKP 2019 ini ada 40 orang. Mereka terdiri dari tokoh agama, pimpinan organisasi, akademisi, advokat, dokter, profesional lain, dan aktifis sosial.
Diantara nama para tokoh itu diantaranta adalah mantan Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, mantan Komisioner KPU Chusnul Mariyah, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Busyro Muqoddas, Aktivis Iwan Piliang, Psikolog Forensik Reza Indragiri Amriel, Akademisi Nyoman Udayana Sangging, pakar hukum pidana Teuku Nasrullah, serta lainnya.
Menurut mereka, semua pihak harus merasa peduli dan prihatin atas sakit dan meninggalnya para petugas pemilu itu. Dan bila merujuk pada data yang disampaikan beberapa media massa, setidaknya kini terdapat 554 petugas yang meninggal dunia dan 3.778 orang petugas jatuh sakit selama penyelenggaraan Pemilu 2019. "Ini merupakan tragedi kemanusiaan yang menuntut perhatian dan keprihatinan kita semua, baik masyarakat maupun utamanya penyelenggara pemilu dan pemerintah," lanjut mereka.
Selain itu, sejumlah tokoh ini pun menilai, kejadian yang menimpa para petugas itu adalah peristiwa yang luar biasa, bahkan merupakan tragedi kemanusiaan. Ini pun telah menimbulkan citra buruk Indonesia di mata internasional dan menciderai pelaksanaan Pemilu 2019 yang berdasarkan asas langsung, bebas, rahasia, adil, jujur, transparan, dan akuntabel.
Menurut mereka, lemahnya tindakan pencegahan dan penanganan yang kini terjadi telah menyebabkan korban berjatuhan secara beruntun, masif, dan tragis. ''Adalah tidak arif jika Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Pemerintah menyikapi tragedi tersebut sebagai kejadian biasa -- suatu sikap yang bernada mengabaikan dan kurang menunjukkan sikap bertanggung jawab."
Kepada seluruh elemen bangsa para tokoh ini meminta untuk menghindari berkembangnya prasangka yang tidak perlu, dan agar tragedi serupa tidak terulang pada masa mendatang. Dengan demikian, atas dasar Sila Kedua Pancasila, "kemanusiaan yang adil dan beradab," mereka mendesak dilakukannya investigasi yang bersungguh-sungguh, mendalam, tuntas, transparan, dan berkeadilan.
Para tokoh juga menuntut para penyelenggara negara untuk hadir memberikan respons positif terhadap munculnya tragedi kemanusiaan tersebut. Mereka pun mendesak agar segera dibentuk tim pencari fakta yang melibatkan berbagai unsur masyarakat madani.
Para 40 tokoh yang ikut terlibat mendukung gerakan AMP-TKP 2019. Para pemrakarsa terdiri dari tokoh agama, pimpinan organisasi, akademisi, advokat, dokter, profesional lain, dan aktifis sosial.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
