REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pertahanan, Ryamizard Ryacudu, mengatakan, people power dapat merusak bangsa. Menurutnya, jika people power dipaksakan, maka hal tersebut masuk ke dalam kategori makar.

"Kalau people power dipaksakan, itu makar. Kalau makar kan ada hukumannya. Jadi, segala sesuatu yang dipaksakan itu harus ada hukumnya," ujar Ryamizard di Kementerian Pertahanan, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (8/5).

Ryamizard berharap, gerakan people power tidak dilakukan. Jika ada pihak yang melakukan itu, maka harus diselesaikan secara hukum. Ia mengaku, tak suka dengan hal tersebut karena dapat merusak kondisi bangsa.

"Saya Menhan RI, saya tidak mau bangsa ini terkoyak-koyak. Itu urusan saya kalau bangsa sudah terkoyak," katanya.

Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat itu mengatakan, sebagai warga negara yang baik, seharusnya dapat menyelesaikan masalah pemilu sesuai dengan koridor hukum. Jika merasa tidak puas, kata dia, maka seharusya duduk bersama-sama untuk membahas ketidakpuasan itu. Demikian pula jika memang benar ditemukan kecurangan.

"Mana yang curang. Kalau dia misalnya bilang begitu, KPU, dan lainnya harus sampaikan kalau memang curang dan yang tidak curang. Kalau sudah disampaikan, harus terima," terangnya.

Ia mengatakan, kedua kubu calon presiden tidak akan berbuat macam-macam. Ia mengaku mengenal baik sosok keduanya, terlebih Prabowo Subianto yang merupakan rekan seangkatan pada saat aktif sebagai tentaranya dahulu.

"Saya rasa tidak (ada ancaman). Bangsa ini mengerti, baik satu atau dua tidak akan sampai begitu. Kecuali kalau ada orang-orang tertentu, lain dari kelompok itu," ujar Ryamizard.

Ia mengaku mengenal Joko Widodo dan Prabowo dengan baik. Prabowo, kata dia, merupakan rekan satu angkatan ketika belajar menjadi tentara serta saat aktif sebagai tentara.

"Empat tahun sama-sama. Kemudian puluhan tahun sama-sama, tidak mungkin begitu-begitu. Kalau orang lain saya tidak tahu," kata dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika