REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Anggota Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Dradjad Wibowo, jika pemerintah merealisasikan pembentukan Tim Hukum Nasional untuk mengkaji tokoh yang melanggar hukum pasca-pemilu, maka justru akan mempertebal cap bahwa pemerintahan otoriter.
"Cap otoriter itu bukan hanya disampaikan oleh mereka yang menjadi korban kriminalisasi lho. Pakar-pakar negara lain pun memberikan cap yang sama,” kata Dradjad dalam pesan watsapp kepada Republika.co.id, Selasa (7/5).
Dradjad menyarankan agar Wiranto, sebaiknya rencana kebijakan represif itu dibatalkan. "Saya mengenal pak Wiranto secara pribadi meski tidak dekat. Saya juga mengenal senior-senior dan tokoh-tokoh lain yang berseberangan dengan Presiden Jokowi,” papar anggota Dewan Kehormatan PAN ini.
Dradjad yakin jika rencana itu direalisasikan justru semakin meningkatkan perlawanan, jika ada tindakan represif seperti itu. Antipati Presiden Jokowi dan Wiranto, lanjut dia, juga akan semakin kuat. Benturan justru semakin keras.
Jika memang Wiranto serius ingin agar perpecahan ini bisa diatasi, Dradjad menyarankan agar bersama-sama menegakkan kebenaran dan keadilan. Perbedaan-perbedaan yang tajam agar dibahas bersama. “Kita cari solusi yang win-win. Saya yakin kita bisa,” kata Dradjad.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
