REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko menyampaikan rencana pemindahan ibu kota DKI Jakarta ke daerah lain masih menunggu perkembangan kajian dari Bappenas. Selain itu, sebelum diputuskan lokasinya, Presiden akan terlebih dahulu mendengarkan pandangan dari berbagai pihak, termasuk masyarakat.

"Presiden ingin melihat perkembangan kajian Bappenas dan nanti keputusan itu berdasarkan kajian dan pandangan dari luar. Kemarin dilempar ke Presiden juga ingin input dari publik. Pembuatan keputusan kan perlu input dari luar," jelas Moeldoko di kantornya, Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Kamis (2/5).

Moeldoko menyampaikan, rencana pemindahan ibu kota ini sudah lama dilakukan oleh pemerintah namun belum juga terlaksana. Selain itu, pemerintah juga ingin mencontoh negara lain yang telah berhasil memindahkan ibu kotanya.

"Ada referensi yang bisa dipakai. Seperti Brasil sudah 3 kali pindahkan ibu kota. Kita juga boleh-boleh saja dong. Kita ingin berubah. Pertanyaan kapan dananya dari mana. Kalau sudah dihitung," ujar dia.

Kendati demikian, Moeldoko menyebut pemerintah hingga kini belum menentukan daerah mana yang akan dibangun sebagai ibu kota baru. Ia juga enggan menyebut potensi daerah tertentu agar tak menyebabkan adanya spekulasi tanah.

"Ya itu tidak bisa dispekulasikan seperti itu karena nanti akan terjadi spekulasi tanah," tambahnya.

Moeldoko pun meyakini, pemindahan ibu kota ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah.

Ikuti Whatsapp Channel Republika