REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla merespons rencana dilaksanakan Ijtima Ulama III yang diagendakan membahas mengenai kecurangan pemilu, Rabu (1/5) esok. JK berharap pelaksanaan Ijtima Ulama III tidak didasari unsur politis. Sebaliknya, JK mengingatkan ijtima ulama seharusnya tetap mendasarkan pada aturan dalam hadits.

"Kita harapkan ijtima itu betul-betul berdasarkan pedoman atau aturan dan haditsnya, jadi ada dasar hukumnya yang benar. Jangan dasarnya politis, tapi betul-betul dasarnya aturan hadits," ujar JK saat diwawancarai wartawan di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (30/4).

JK juga tak ingin menerka-nerka materi yang akan dibicarakan dalam Ijtima Ulama III tersebut. Namun, JK menilai pembahasan dalam ijtima ulama akan sangat bergantung pada sosok yang hadir.

Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI) menekankan agar para ulama yang hadir tak terseret isu-isu politis "Kita belum tau apa yang mau dibicarakan, itu ijtima itu juga kadang-kadang ya tergantung siapa yang hadir. kalau yang hadir tentu ada kelompok-kelompok yang tertentu, tentu isinya lain lagi kalau ulama NU/Muhammadiyah, tergantung masing-masing kepercayaan," ujar JK.

Sebelumnya, Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama, Yusuf Muhammad Martak mengatakan agenda Ijtima Ulama III digelar untuk mendengar dan merangkum seluruh masukan dan pendapat terkait pilpres 2019. Ia mneyebut alasan Ijtima Ulama III digelar karena kubu pasangan calon nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dirugikan dalam kontestasi Pilpres 2019.

Untuk diketahui, Ijtima Ulama III akan diadakan pada 1 Mei 2019 di Hotel Lor In Sentul, Bogor. Hal itu ditujukan untuk memberikan arahan dan pemaparan kepada rakyat dalam menyikapi dugaan kecurangan Pilpres 2019.

Ikuti Whatsapp Channel Republika