REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menurut Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan, pemindahan Ibu Kota tak lantas mengurangi sejumlah permasalahan di Jakarta. Misalnya, masalah kemacetan disumbang oleh kegiatan rumah tangga dan swasta. 

"Jadi perpindahan ibu kota tidak otomatis mengurangi kemacetan, karena kontributor kemacetan di Jakarta adalah kegiatan rumah tangga dan kegiatan swasta, bukan kegiatan pemerintah," ujar Anies di Pasar Kenari, Jakarta Pusat, Senin (29/4).

Menurut dia, komponen kegiatan pemerintahan sangat kecil dalam hal menyumbang kemacetan. Karena itu, jika Ibu Kota dipindahkan maka jumlah kendaraan dinas yang berkurang sedikit.

Berdasarkan catatannya, jumlah kendaraan pribadi di Jakarta sekitar 17 juta sedangkan kendaraan kedinasan 141 ribu. "Kemudian kalaupun dihitung PNS menggunakan kendaraan pribadi. Maka dalam hitungan kita pegawai pemerintah itu sampai 8-9 persen," kata Anies.

Sehingga, lanjut dia, tantangan kemacetan masih tetap tinggi yang harus dituntakan Pemprov DKI. Menurut Anies, alasan utama pemindahan Ibu Kota ialah pemerataan penduduk serta pemerataan perekonomian.

Hal itu juga termasuk masalah penurunan tanah di Jakarta yang harus tetap diselesaikan meski Ibu Kota dipindahkan. Anies mengatakan, tetap berkomitmen membangun DKI Jakarta 10 tahun ke depan.

"Komitmen untuk pembangunan di Jakarta selama 10 tahun ke depan yang diputuskan. Presiden sendiri yang menyebutkan tadi, Rp 571 miliar, komitmen yang disebutkan tadi tetap dijalankan," tutur Anies.

Anies mengungkapkan, Presiden menggarisbawahi bahwa pemindahan Ibu Kota masih dalam proses pembahasan belum sampai fase keputusan. Anies pun mengatakan, hal ini bukan mengenai keberatan atau tidak, melainkan wilayah otoritas.

"Ini soal wilayah otoritas, itu keputusannya ada di level undang-undang, yang memutuskan undang-undang adalah pemerintah dan DPR, itu di wilayah mereka," imbuh Anies.

Ikuti Whatsapp Channel Republika