REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menurut Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, wilayah Kalimantan merupakan salah satu daerah alternatif pemindahan Ibu Kota Republik Indonesia yang paling aman. Kendati demikian, pemerintah masih akan melakukan kajian setelah Presiden Joko Widodo memilih alternatif Ibu Kota di luar Pulau Jawa. 

Basuki menerangkan pertimbangan dalam kajian lokasi Ibu Kota baru di antaranya jumlah penduduk, keamanan, PDB, serta daya dukung dari Jakarta. Ia menambahkan lokasi pemindahan Ibu Kota baru tersebut harus aman secara geografis dan tak termasuk dalam wilayah cincin api. 

Selain itu, adanya sumber air dan lokasi yang tak jauh dari pantai menjadi salah satu kriterianya. "Paling aman Kalimantan," ujar Basuki usai rapat terbatas mengenai tindak lanjut rencana pemindahan Ibu Kota di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (29/4). 

Basuki mengatakan, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengusulkan wilayah di Pulau Sulawesi sebagai lokasi Ibu Kota yang baru. "Sulawesi kalau mau di pusatnya itu Mamuju, Pare-Pare, tetapi itu ring of fire. Sulawesi kalau tidak mau ring of fire di Makassar, tetapi itu tidak di tengah," ujar dia.

Dalam ratas tersebut, Basuki mengatakan, Menteri PPN/Bappenas Bambang Brodjonegoro mengajukan tiga alternatif untuk wilayah baru Ibu Kota RI. "Satu tetap di Jakarta, kedua di Jabodetabek, ketiga di luar Jawa. Kelihatannya Pak Presiden condongnya ke luar Jawa," kata dia.

Selanjutnya, pemerintah melakukan kajian lahan yang dibutuhkan untuk memindahkan Ibu Kota. Ia memperkirakan pemindahan Ibu Kota ini membutuhkan lahan hingga 40 ribu hektare jika seluruh ASN turut dipindah. 

"Kalau ASN pindah sebagian, sekitar 870 ribu penduduk, maka butuh lahannya sampai 30 ribu hektare," ujarnya. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika