REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kubu pasangan calon (paslon) Joko Widodo-Ma'ruf Amin tidak menutup pintu terkait kemungkinan bergabungnya Partai Amanat Nasional (PAN) ke dalam Koalisi Indonesia Kerja (KIK).
Tim Kampanye Nasional (TKN) menilai, kuatnya suara di parlemen akan berdampak pada efektifitas pemerintahan Jokowi-Ma'ruf jika terpilih sebagai kepala negara lima tahun ke depan.
"Tapi saya kira kita lebih baik menunggu hasil KPU dulu, terutama hasil dari pilpres dan pileg, kan masing-masing kekuatan parpol masih belum bisa tergambarkan secara utuh berdasarkan hasil kursi yang akan didapat di DPR RI nanti," kata Juru Bicara TKN Ace Hasan Syadzily di Jakarta, Jumat (26/4).
Kendati begitu, Ace mengungkapkan, KIK masih belum membahas lebih lanjut terkait niatan membuka gerbang koalisi. Menurutnya, hal tersebut akan dibicarakan terlebih dahulu oleh ketua umum partai koalisi pengusung Jokowi-Ma'ruf.
Lebih lanjut, Ketua DPP Golkar ini mengungkapkan, hasil resmi KPU akan menentukan nasib PAN jika ingin bergabung kembali ke dalam koalisi pendukung Jokowi. Ace melanjutkan, hitungan resmi KPU terkait Pileg akan memberi gambaran pasti jumlah kursi yang akan diterima KIK.
Ace berpendapat, sejauh ini TKN optimis KIK bakal mendapatkan kursi mayoritas di DPR RI. Kubu partai pengusung Jokowi, dia mengatakan, berharap bisa menduduki parlemen dengan jumlah kursi di atas 50 persen.
"Kalau misalnya koalisinya sudah menguasai di parlemen saya kira pemerintahan pak Jokowi akan efektif dengan KIK ini. Jadi artinya Anda bisa pikirkan sendiri kalau kita sudah kuat," papar Ace.
Sebelumnya, PAN membuka opsi untuk keluar dari koalisi pendukung paslon Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Hal tersebut diungkapkan, Wakil Ketua Umum PAN Bara Hasibuan yang mengaku pembahasan arah koalisi akan dilakukan mengingat pemilu telah usai.
Pernyataan itu juga dilontarkan menyusul pertemuan Ketua Umum PAN Dzulkifli Hasan dengan Presiden Jokowi. Pertemuan antara Ketua MPR dan kepala negara itu dilakukan di Istana Negara, Jakarta pada Rabu (24/4). Pertemuan terjadi seusai pelantikan gubernur dan wakil gubernur Maluku.
Terkait hal tersebut, Ace meminta semua pihak untuk melihat lebih dalam posisi dari pertemuan kedia tokoh politik tersebut. Dia menekankan, agar dipahami proses silaturahmi dengan Jokowi itu tidak langsung dipahami sebagai komitmen koalisi, sebagaimana halnya Jokowi bertemu dengan Prabowo.
"Jadi kita lihat saja, intinya kami lihat hasil pemilu baik pilpres maupun pileg," kata Ace lagi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
