REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hasym Asy'ari, mengatakan tidak mempermasalahkan jika ada pihak yang menuduh KPU melakukan kecurangan. Sebagaimana diketahui, KPU dituduh melakukan kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif.
Hasyim meminta pihak-pihak yang menuduh KPU melakukan kecurangan untuk datang ke KPU. Ia pun menegakan KPU akan menjelaskan secara transparan dan terbuka.
"Kalau mau tabayyun, mau klarifikasi, ke KPU. Kami kan terbuka setiap hari. Tugas KPU utama itu ada dua yakni melayani pemilih dan melayani peserta pemilu," ujar Hasyim kepada wartawan di Kantor KPU, Menteng, Jakarta, Rabu (24/4) malam.
Hasyim juga mempersilahkan pihak-pihak yang menuduh KPU curang untuk melaporkan ke Bawaslu. Jika KPU diduga melanggar aturan, maka salah satu mekanisme hukumnya ke Bawaslu.
"Ya silahkan ke Bawaslu, kalau itu dianggap pelanggaran ke sana (Bawaslu)," lanjut dia.
Dia menegaskan, sesuai dengan prinsip hukum, setiap orang yang mendalilkan sesuatu, maka harus membuktikan dalil tersebut. Menurut dia, ketika ada pihak yang menuduh KPU curang, maka beban pembuktian terletak pada pihak yang menuduh.
"Bukan dibiarkan, secara hukum orang itu kan prinsipnya barang siapa mendalilkan, harus membuktikan. Kalau orang nyebut curang nyebut manipulasi, beban pembuktian kepada yang ngomong," tegas Hasyim.
Sebelumnya, ratusan orang melakukan unjuk rasa di Kantor Bawaslu dan DKPP Rabu (24/4) pagi. Mereka meminta agar Bawaslu dan DKPP menyatakan Pemilu 2019 curang, bahkan curang secara terstruktur, sistematis dan masif.Dalam aksi tersebut hadir tokoh 212 Ustaz Ansufri Idrus Sambo, Jumhur Hidayat, Syahganda Nainggolan, Ferry Juliantono, Marwan Batubara dan Ahmad Yani.
Ikuti Whatsapp Channel Republika