Jumat 19 Apr 2019 16:42 WIB

Hasto Apresiasi Instruksi SBY Tarik Kader dari BPN

Hasto menyebut intruksi itu menunjukan karakter pemimpin dari SBY

Rep: Fauziah Mursid/ Red: Esthi Maharani
 Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)  menggunakan hak pilihnya untuk Pemilu 2019 di National University Hospital Singapura, Ahad (14/4).
Foto: dok. Istimewa
Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menggunakan hak pilihnya untuk Pemilu 2019 di National University Hospital Singapura, Ahad (14/4).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengapresiasi intruksi yang dilakukan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kepada kader Partai Demokrat melalui surat. Dalam surat tersebut, SBY menginstruksikan kepada para petinggi partai untuk memastikan para pengurus dan kader Partai Demokrat tidak melibatkan diri dalam kegiatan yang bertentangan dengan konstitusi dan UU yang berlaku. Menurut Hasto, intruksi itu menunjukan karakter pemimpin dari Presiden keenam RI tersebut.

"Ya itu surat yang sangat baik, kami berikan apresiasi, dan ketaatan kita pada konstitusi menunjukkan karakter sejati dari pemimpin itu," ujar Hasto di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Jakarta, Jumat (19/4).

Senada dengan SBY, Hasto pun mengajak semua pihak untuk menghormati seluruh tahapan Pemilu yang saat ini sedang berlangsung rekapitulasi suara berjenjang. Menurutnya, selama proses itu belum selesai, tidak melakukan hal-hal yang bertentanga. Sebab, meskipun sejumlah lembaga survei telah mengeluarkan hasil hitung cepat Pilpres, namun perhitungan suara dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menjadi acuan.

"Jadi mari kita bersama sama hormati seluruh tahapan tahapan,  terlebih sudah ada tanda tangan untuk deklarasi damai, mau menang atau kalah semua menerima karna semua itu adalah untuk Indonesia kita," ujar Sekretaris TKN Jokowi-Ma'ruf tersebut.

Sebelumnya, Jumat (19/4), beredar surat dari SBY yang mengintruksikan pimpinan Partai Demokrat menarik kadernya yang bertugas di Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga.

Selain itu, intruksi SBY juga memerintahkan agar para pengurus dan kader Partai Demokrat tidak melibatkan diri dalam kegiatan yang bertentangan dengan konstitusi dan UU yang berlaku serta tidak segaris dengan kebijakan pimpinan Partai Demokrat.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement