REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Wakil Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Bima Arya Sugiarto secara tegas menolak hengkang dari partainya, meskipun ia telah terang-terangan mendukung pasangan capres-cawapres nomor urut 01, Jokowi-Maruf Amin. Pilihan dukungan Bima itu tentunya berbeda dengan arah kebijakan PAN.
"Kalau saya dipecat akan saya perjuangkan. Di partai kan ada mahkamah partai, saya akan perjuangkan di situ. Saya ikut dirikan PAN, jadi saya tidak akan meninggalkan PAN. Saya akan tetap berjuang di PAN," ujarnya Bima di Bogor, Jawa Barat, Kamis (18/4).
Dua hari sebelum Pemilihan Umun (Pemilu) 2019, Bima mengaku dipanggil oleh Ketua Umum DPPPAN Zulkifli Hasan dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PAN Eddy Soeparno untuk klarifikasi. Klarifikasinya terutama soal dukungan Bima untuk Jokowi-Maruf pada acara yang ia selenggarakan di Puri Begawan Kota Bogor, Jawa Barat pada Jumat (12/4/2019).
Bima mengaku, motif utamanya melawan arus koalisi partai yaitu untuk mempertahankan reformasi. Karena menurutnya, PAN lahir dari rahim reformasi.
"Saya akan memperjuangkan partai ke arah yang benar. Menurut saya partai ini sudah bergeser dari platform yang merupakan partai tengah, sebagai partai tengah yang menghargai keberagaman, pluralisme. Saya tidak akan keluar dari partai," tegasBima.
Meski sudah mendengarkan penjelasannya, menurut Bima, partai belum mau mengambil langkah atas sikap politiknya. Karena saat itu PAN tengah sibuk-sibuknya menyiapkan saksi untuk ditempatkan di masing-masing tempat pemungutan suara (TPS).
"Saya sampaikan bahwa pendirian saya seperti apa. Ketum mendengarkan semua penjelasan saya dan menyampaikan masih fokus kepada penghitungan saksi. Jadi mungkin nanti setelah pilpres," bebernya.
Sebelumnya, Sekjen DPP PAN Eddy Soeparno mengatakan, secara aturan partai, Bima sudah melawan keputusan yang ditentukan PAN melalui rapat kerja nasional (rakernas). Namun, Bima bukan hanya tidak mendukung, melainkan menyeberang dari keputusan partai.
"Kalau tidak mau dukung keputusan tersebut mungkin cara menyampaikannya harus berbeda, bukan dengan cara mendukung pihak yang bertentangan dengan keputusan yang sudah kita buat," ujarnya.
Ia tidak menerima alasan Bima yang mengaku mendukung Jokowi-Maruf lantaran menjunjung tinggi reformasi. "Kader boleh saja bersikap, tapi kan bagaimanapun keputusan partai harus diikuti. Apakah itu berbeda dengan reformasi atau tidak, tetapi keputusan ini dari rakernas, pengambilan keputusan tertinggi," tutur Eddy.
Ikuti Whatsapp Channel Republika