REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komite I DPD RI yang membidangi persoalan politik dan hukum Fahira Idris berharap penyelenggara pemilu bisa lebih responsif apabila terjadi kendala pada saat di lapangan. Hal itu disampaikannya menjelang pelaksanaan pesta demokrasi Indonesia yang akan resmi digelar serentak Rabu (17/4).

“Jika ada persoalan-persoalan teknis yang mungkin terjadi di lapangan, KPU, Bawaslu, dan stakeholder pemilu lainnya harus cepat dan responsif mengatasinya,” kata Fahira dalam siaran pers yang diterima Republika.co.id, Selasa (16/4).

Dia mengatakan, semua berharap agar pemilu serentak dapat berjalan dengan lancar, aman, tertib, jujur dan adil. Kendati demikian ungkapnya, apabila kendala yang dikhawatirkan tersebut terjadi maka harus segera dicarikan solusi agar persoalan tidak membesar dan tidak mengganggu jalannya pemungutan dan penghitungan suara.

Komunikasi publik penyelenggara pemilu terutama KPU, lanjut Fahira, menjadi salah satu faktor penting suksesnya penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara. Berbagai persoalan teknis yang mungkin terjadi di lapangan, bisa segera diselesaikan jika KPU sudah menyiapkan sistem komunikasi yang responsif dan terintegrasi.

“Komunikasi publik KPU, tentunya dengan membawa pesan yang solutif atas apa yang mungkin terjadi di lapangan sangat efektif untuk mencegah persoalan membesar,” kata dia.

Misalnya kata dia, dengan menggunakan semua platform komunikasi agar persoalan yang terjadi dapat segara mendapatkan solusi. Kemudian tambahnya, jangan sampai mengeluarkan statement yang multitafsir karena akan kontraproduktif.

“Pesan harus cepat, tepat, dan solutif. Komunikasi publik KPU dalam merespon kejadian di Malaysia dan pelaksanaan pemilu di luar negeri, saya rasa harus diperbaiki. Jangan seperti itu lagi,” ucapnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika