REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi III DPR RI meminta kepolisian agar TNI/Polri melakukan pengamanan tempat pemungutan suara (TPS) dengan maksimal. Komisi III meminta TNI/Polri tidak off side dalam menjalankan tugas tersebut. 

"Seharusnya masing-masing bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Jangan sampai ada yang offside dalam menjalankan tugas, sehingga pemilu akan dapat berjalan dengan baik dan lancar," kata anggota Komisi III DPR RI, Aboe Bakar Alhabsyi, Selasa (16/4).

Aboe Bakar menyebut, pada pemilu 17 April 2019, setidaknya ada empat unsur yang akan berperan di sekitar TPS. Pertama adalah unsur penyelenggara pemilu, yaitu KPPS yang secara tidak langsung adalah kepanjangan tangan dari KPU.

Kedua adalah unsur pengawas pemilu ada PTPS yang merupakan kepanjangan tangan dari Bawaslu. Ketiga adalah pemantau pemilu yang berasal dari LSM ataupun NGO luar negeri.

Lalu, yang keempat adalah unsur pengamanan, baik dari Linmas, Kepolisian ataupun TNI. "Khusus untuk polri sebagai mitra kerja Komisi III saya minta untuk menjalankan tugas dengan baik. Jaga keamanan untuk mengayomi masyarakat," kata dia. 

Secara khusus, Aboe Bakar meminta agar TNI dan Polri mengedepankan netralitas dalam menjalankan tugasnya. Jangan sampai masyarakat melihat aparat yang tidak netral, atau terlihat kebijakan yang diambil menguntungkan salah satu capres, partai atau caleg tertentu.

"Kita harus mengedepankan kepentingan bangsa, dengan menjalankan tugas secara profesional," ujar politikus PKS ini. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika