REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Calon wakil presiden (cawapres) 02 Sandiaga Uno memiliki pandangan khusus soal solusi ketimpangan dan menciptakan pemerataan ekonomi. Sandi pun menyampaikan pengalamannya saat menjabat Wagub DKI Jakarta. Saat itu, Sandi merasa bahwa ganjalan utama menekan ketimpangan dan menurunkan kemiskinan adalah nihilnya basis data terpaduk yang tervalidasi dan terverifikasi.
Mengacu pada pengalaman tersebut, Sandi mengajukan ide untuk membangun basis data terpadu secara nasional yang bisa dijadikan acaun bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan ekonomi. Basis data ini, menurut Sandi, bisa memanfaatkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) sebagai kartu identitas tunggal (single identity number).
"Nanti semuanya by name by addres. Nama dan alamat keluarga miskin ada, bisa diketahui, dan bisa dibidik dengan program tepat sasaran," kata Sandiaga dalam debat kelima, Sabtu (13/4).
Sandi sendiri mengaku telah berhasil menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran di DKI Jakarta selama dirinya menjabat sebagai wakil gubernur mendampingi Anies Baswedan. Menurutnya, basis data terpadu tentang kemiskinan bisa digunakan pemerintah pusat untuk membuka lapangan kerja.
"Kuncinya harga pangan. Begitu harga pangan turun, petani tetap sejahtera. Tingkat kemiskinan turun," kata Sandi.
Bahkan Sandi bersama Prabowo janji untuk membuka 15 juta lapangan kerja baru bila terpilih sebagai presiden dan wapres. Lapangan kerja sebanyak itu akan disediakan melalui revitalisasi sektor pangan, energi, dan manufaktur.
"Perumahan ciptakan 4 juta lapangan kerja baru. Gerakan oke oce 2 juta," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
