REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) memiliki sejumlah program baru guna meningkatkan pelayanan terhadap KRL. Salah satunya, mendatangkan tambahan unit KRL.
Dirut PT KCI Wiwik Widayanti mengatakan, pihaknya akan mendatangkan KRL sebanyak 192 unit. Ia menyebut, sebanyak 24 unit KRL telah didatangkan pada Januari 2019.
"Sebanyak 96 unit didatangkan tahun 2020," kata Wiwik dalam kegiatan Sosialisasi dan Sharing Session Terkait Pengelolaan Layanan KRL di Double Tree Hotel, Jakarta Pusat, Rabu (10/4).
Ia menyebut, penambahan unit KRL itu nantinya diharapkan dapat mencapai target penambahan jumlah perjalanan kereta (perka) selama 2019, yakni sebanyak 980 perka. Dengan kapasitas angkut maksimum sebanyak 1.354.165 penumpang per hari.
"Realisasi sampai dengan Februari 2019 sebanyak 938 perka," ujar dia.
Rincian jumlah perka tersebut, jelas Wiwik, paling banyak terjadi pada lintas Bogor, yakni central line (CL) Bogor-Jakarta Kota dengan jumlah 217 perka dan loop line (LL) Bogor-Jatinegara sebanyak 180 perka. Ia mengatakan, penambahan perka dari 938 perka menjadi 980 perka per hari akan dialokasikan untuk beberapa lintasan.
Pertama, Jakartakota-Bekasi/Cikarang sebanyak 15 perjalanan. Kedua, Tanah Abang-Serpong/Parung Panjang/Maja/Rangkasbitung sebanyak 15 perjalanan. Ketiga, Jakartakota-Tanjung Priok sejumlah 12 perjalanan.
Sementara itu, Wiwik menambahkan, sejak beroperasi pada 2013 hingga 2018, rata-rata pertumbuhan volume penumpang KRL sebesar 17 persen. Peningkatan paling signifikan, kata Wiwik, terjadi pada 2017.
Ia menjelaskan, peningkatan pada tahun tersebut terjadi karena dibukanya dua stasiun baru, yakni Stasiun Cikarang dan Stasiun Rangkasbitung. Jumlah volume penumpang pada 2017 sebanyak 315.853.991, sedangkan 2016 dengan jumlah 280.586.407 penumpang.
Sanggupi Pembangunan
Sementara itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan, Pemerintah Pusat dan Provinsi DKI Jakarta sanggup menganggarkan dana Rp 571 triliun untuk pembangunan perbaikan Ibu Kota dalam kurun waktu 10 tahun.
JK mengatakan, APBD DKI Jakarta saat ini mendekati angka Rp 100 triliun setiap tahunnya dengan sisa anggaran hampir Rp 15 triliun. Sehingga, dengan skema 10 tahun, anggaran yang diperlukan untuk proyek tersebut sebesar Rp 57 triliun per tahun.
"APBD-nya DKI Jakarta itu sudah mendekati hampir Rp 100 triliun per tahun, sedangkan kalau kita lihat Rp 570 triliun itu berarti (sekitar) Rp 50 triliun per tahun. Jadi, secara perhitungan itu, DKI sendiri ditambah dengan Pusat itu sanggup melaksanakan," kata JK kepada wartawan di Kantor Wapres Jakarta, Selasa (9/4) lalu.
Konsep pembangunan dalam jangka waktu 10 tahun tersebut, menurut Wapres, menjadi lebih efektif dibandingkan pola pembiayaan infrastruktur saat ini yang dianggarkan 15 persen dari total APBD Pemprov DKI Jakarta.
Apabila tetap menggunakan skema saat ini, yakni dengan mengandalkan 15 persen anggaran infrastruktur, maka untuk mewujudkan DKI Jakarta sebagai kota metropolitan yang sesungguhnya akan memakan waktu sedikitnya 30 tahun dan Indonesia akan tertinggal dengan negara-negara ASEAN lainnya.
"Kalau dengan pola sekarang, yang hanya diberikan biaya infrastruktur dan sebagainya 15 persen, itu 30 tahun belum tentu Jakarta akan sama dengan Bangkok dan Kuala Lumpur. Jadi, DKI, Jabodetabek ini, harus menjadi metropolitan yang betul dalam 10 tahun," jelas dia.
Pembangunan DKI Jakarta, sebelumnya, dikatakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memerlukan perbaikan, antara lain, di sektor transportasi, penyediaan air bersih, pengelolaan limbah, dan perumahan.
Di sektor transportasi, Anies mengatakan, dalam 10 tahun akan berupaya memperpanjang jalur Moda Raya Terpadu dari saat ini 16 kilometer menjadi 223 kilometer, jalur Lintas Rel Terpadu dari kini 5,8 kilometer menjadi 116 kilometer, serta jalur Transjakarta dari sekarang 431 kilometer menjadi 2.149 kilometer.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
