REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 01 KH Ma'ruf Amin menanggapi pernyataan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto yang terus mengulangi narasi adanya kebocoran anggaran di pilpres 2019. Kiai Ma'ruf justru bertanya balik ke Prabowo. Menurut Kiai Ma'ruf, jika memang ada kebocoran anggaran dilaporkan saja ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Ini yang dimaksud bocor itu yang mana? Bocornya di mana? Kan mesti jelas. Tinggal dikejar aja sama KPK mana itu yang bocor," ujar Kiai Ma'ruf saat ditemui di kediamannya, Jalan Situbondo, Jakarta, Senin (8/5).
Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini mengatakan, jika namanya bocor, artinya sudah ada dana yang diterima. Namun, jika belum ada dana yang diterima, itu namanya belum targetnya terpenuhi.
"Bocor itu sudah diterima, keluar. Itu namanya bocor. Kalau belum diterima, namanya belum terpenuhi targetnya. Potensi, potensinya mungkin sekian, tapi baru tergali sekian, itu bukan bocor, potensinya belum dicapai," ujar Kiai Ma'ruf.
Karena itu, Kiai Ma'ruf menilai narasi yang dibangun oleh paslon nomor urut 02 tidak jelas. Meski begitu, mereka terus berupaya memengaruhi masyarakat agar tetap percaya.
"Ya itu kan narasi yang tidak jelas, diulang-ulang supaya orang jadi percaya bahwa ada bocor. Kalau ditanya, bocornya di mana? Coba tunjukkan bocornya di mana. Kok tahu bocor dari mana? Kenapa enggak dilaporkan kalau tahu ada bocor? Laporkan aja. Kan begitu. Kan gampang. Kalau enggak tahu gimana bocornya di mana? Kan susah," ujar Kiai Ma'ruf.
Sebelumnya, capres 02 Prabowo Subianto kembali mengungkit soal kebocoran anggaran negara. Ia mengatakan, pernyataannya itu juga telah dikonfirmasi oleh KPK yang belum lama ini menyebut adanya kebocoran anggaran hingga Rp 2.000 triliun.
"Tiga hari lalu, KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, dia mengatakan yang bocor Rp 2.000 triliun. Selama ini Prabowo mengatakan Rp 1.000 triliun hilang, KPK mengatakan Rp 2.000 triliun hilang," ujar Prabowo dalam orasinya pada kampanye akbar di Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Ahad (7/4).
Ikuti Whatsapp Channel Republika